MOJOKERTO, lenterainspiratif.id – Pemerintah Kota Mojokerto terus mendorong pembenahan data kependudukan dan perlindungan sosial untuk memastikan berbagai program pemerintah benar-benar diterima warga yang membutuhkan.
Salah satu langkah yang dilakukan yakni mempercepat optimalisasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) sekaligus mengintegrasikannya dengan data Perlindungan Sosial (Perlinsos).
Hal tersebut disampaikan Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari saat menghadiri evaluasi IKD dan Perlinsos bertema “Optimalisasi Data IKD dan Perlinsos untuk Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat” di Kelurahan Prajuritkulon, Kota Mojokerto, Selasa (11/8/2026).
Menurut Ika, perkembangan teknologi membuat sistem administrasi kependudukan harus ikut beradaptasi. Identitas penduduk yang sebelumnya mengandalkan dokumen fisik kini mulai diarahkan ke sistem digital.
“Sekarang identitas kependudukan diarahkan dalam bentuk digital. Tujuannya jelas memudahkan masyarakat karena penyimpanannya tidak perlu membawa dokumen fisik, cukup menggunakan gadget,” kata Ika.
Selain memberikan kemudahan bagi masyarakat, keberadaan IKD dinilai memiliki fungsi strategis dalam menjaga akurasi data kependudukan. Data yang lebih mutakhir diperlukan pemerintah sebagai dasar dalam menyusun maupun menyalurkan berbagai program pelayanan kepada masyarakat.
Ika menjelaskan, kebutuhan terhadap data yang akurat semakin penting karena sebagian besar program pemerintah menggunakan data kependudukan sebagai dasar penentuan penerima manfaat.
Di Kota Mojokerto, sekitar 40 persen dari total 142 ribu penduduk tercatat menjadi sasaran program bantuan sosial yang bersumber dari APBN maupun APBD.
“Yang kedua, data informasi kependudukan menjadi jauh lebih valid dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Pemkot Mojokerto juga menemukan persoalan dalam pemutakhiran data penerima bantuan sosial. Salah satunya masih adanya warga yang telah meninggal dunia namun namanya tercatat sebagai penerima bantuan.
Di sisi lain, terdapat pula warga yang dinilai memenuhi kriteria namun belum mendapatkan bantuan.
“Seringkali orang sudah meninggal masih tercantum sebagai penerima bansos. Ada juga yang seharusnya menerima tetapi tidak menerima,” ungkapnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemkot Mojokerto mengembangkan digitalisasi Perlinsos yang dikaitkan dengan IKD. Integrasi tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah melakukan verifikasi sekaligus memperbarui data penerima manfaat secara lebih akurat.
Pembenahan data tidak hanya dilakukan di tingkat pemerintah kota. Pemkot juga melibatkan perangkat kelurahan serta masyarakat hingga lingkungan RT dan RW untuk membantu memastikan kondisi warga sesuai dengan data yang tercatat.
Dengan langkah tersebut, pemerintah berharap tidak hanya meningkatkan cakupan kepemilikan IKD, tetapi juga memperbaiki kualitas data perlindungan sosial.
Pemutakhiran data menjadi penting agar program pemerintah di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, bantuan sosial hingga program perbaikan rumah, dapat diberikan berdasarkan kondisi dan kebutuhan masyarakat yang sebenarnya.
Pemkot Mojokerto menargetkan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat tersebut mampu menciptakan basis data yang lebih akurat sekaligus memperkuat kualitas pelayanan publik di Kota Mojokerto. (Roe/adv)
