MOJOKERTO, LenteraInspiratif.id — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Mojokerto memperkuat komunikasi dengan insan pers sebagai bagian dari upaya menjaga kualitas demokrasi menuju Pemilu dan Pemilihan 2029.
Langkah tersebut dilakukan melalui kunjungan kelembagaan ke Kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Mojokerto Raya di Jalan Raya Pekayon, Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto, Rabu (12/8/2026).
Kunjungan itu menjadi bagian dari Giat Konsolidasi Demokrasi Bawaslu Kabupaten Mojokerto sebagai tindak lanjut Instruksi Ketua Bawaslu RI Nomor 2 Tahun 2026.
Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto Dody Faizal memimpin langsung rombongan. Ia didampingi anggota Bawaslu, Deni Mustopa selaku Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat (P2H), Aris Fakhruddin Asy’at selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Savitri Rindyana selaku Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, serta Syifa’uddin selaku Koordinator Divisi SDM, Organisasi dan Diklat.
Kedatangan jajaran Bawaslu disambut Ketua PWI Mojokerto Raya Aminuddin Ilham, Sekretaris PWI Arif Rahman, serta sejumlah pengurus dan anggota PWI.
Dalam pertemuan tersebut, Bawaslu dan PWI membahas peran strategis media dalam meningkatkan kesadaran politik masyarakat. Pers dinilai memiliki posisi penting dalam memastikan informasi kepemiluan yang diterima publik akurat, berimbang dan dapat dipertanggungjawabkan.
Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Mojokerto, Savitri Rindyana, mengatakan konsolidasi demokrasi tidak semestinya hanya dilakukan ketika tahapan pemilu berlangsung.
“Bawaslu ingin terus hadir di tengah masyarakat, bukan hanya ketika tahapan pemilu berlangsung. Konsolidasi demokrasi ini menjadi bagian dari upaya membangun kolaborasi dengan berbagai elemen, termasuk insan pers, untuk memperkuat literasi demokrasi dan pengawasan partisipatif,” ujar Savitri.
Menurutnya, sejumlah hal menjadi perhatian dalam konsolidasi tersebut. Mulai dari penguatan literasi demokrasi, analisis hukum kepemiluan, kesiapan data dan informasi publik melalui PPID, hingga peningkatan pengawasan partisipatif masyarakat.
Bawaslu juga menyoroti berbagai persoalan yang berpotensi memengaruhi kualitas demokrasi. Di antaranya politik uang, hoaks dan disinformasi, netralitas ASN, TNI dan Polri, serta evaluasi penegakan hukum dalam penyelenggaraan pemilu.
Savitri mengatakan, upaya tersebut dilakukan dengan pendekatan jemput bola. Bawaslu membuka ruang komunikasi dan diskusi bersama organisasi masyarakat, organisasi profesi, perguruan tinggi, sekolah, komunitas hingga berbagai ruang publik.
Sementara itu, Ketua PWI Mojokerto Raya Aminuddin Ilham menyambut positif kunjungan tersebut. Menurutnya, sinergi antara lembaga pengawas pemilu dan pers menjadi penting di tengah derasnya arus informasi digital.
“Pers mempunyai tanggung jawab besar dalam memberikan informasi yang benar, berimbang dan tidak menyesatkan masyarakat. Karena itu, sinergi antara Bawaslu dengan insan pers sangat penting untuk membangun kesadaran demokrasi sekaligus menangkal hoaks dan disinformasi yang dapat memengaruhi masyarakat,” kata Aminuddin.
Ia menegaskan PWI Mojokerto Raya siap terlibat dalam edukasi publik melalui pemberitaan yang mengedepankan kode etik jurnalistik, verifikasi informasi dan kepentingan masyarakat.
“Menuju Pemilu 2029, kita berharap demokrasi tidak hanya diukur dari suksesnya pelaksanaan pemungutan suara, tetapi juga dari kualitas partisipasi masyarakat, kedewasaan politik, keterbukaan informasi dan integritas seluruh pihak yang terlibat. PWI tentu siap berkolaborasi dengan Bawaslu dalam memberikan edukasi kepada masyarakat melalui pemberitaan yang profesional,” tegasnya.
Aminuddin yang juga reporter JTV menambahkan, kolaborasi tersebut diperlukan untuk menciptakan ruang informasi publik yang sehat. Media, kata dia, dapat menjadi jembatan antara penyelenggara pemilu dengan masyarakat sekaligus menjalankan fungsi kontrol terhadap setiap proses demokrasi secara kritis dan konstruktif.
Pertemuan Bawaslu dan PWI Mojokerto Raya diharapkan menjadi awal dari komunikasi yang lebih berkelanjutan. Kolaborasi kedua pihak dinilai penting untuk memperkuat literasi politik, mendorong pengawasan partisipatif dan menjaga kualitas informasi publik menjelang Pemilu 2029.
