MOJOKERTO, LenteraInspiratif.id – DPRD Kota Mojokerto bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Mojokerto menggelar Focus Group Discussion (FGD), Rabu (11/11/2026). Kegiatan yang berlangsung di Kantor DPRD Kota Mojokerto, tersebut membahas harmonisasi regulasi daerah dengan pemberlakuan KUHP Nasional dan Undang-Undang Penyesuaian Pidana.
Ketua DPRD Kota Mojokerto, Ery Purwanti, mengatakan penyesuaian regulasi diperlukan untuk memastikan seluruh produk hukum daerah, baik yang sudah berlaku maupun yang masih dalam tahap perencanaan, tetap selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
Menurutnya, terdapat tiga hal utama yang menjadi perhatian dalam FGD tersebut. Pertama, harmonisasi dan kepastian hukum, khususnya penyesuaian ketentuan sanksi pidana maupun administratif dalam Perda, Kedua, penguatan kemitraan strategis antara DPRD dan Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto dan pembentukan regulasi yang berorientasi pada keadilan dan kemanfaatan masyarakat.
“Jangan sampai ada pasal dalam produk kita yang batal demi hukum atau menimbulkan multitafsir di lapangan,” ujarnya.
Ery menambahkan tindak lanjut dari FGD ini, pihak DPRD akan berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Bagian Hukum Pemerintah Kota Mojokerto untuk menginventarisasi serta menyesuaikan regulasi yang masih berlaku.
Selain itu, DPRD juga mendorong kebutuhan tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto.
“Keberadaan PPNS dinilai penting untuk mendukung pengawasan dan penegakan Perda yang telah ditetapkan,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Mojokerto, Nurul Anwar, menjelaskan bahwa penyesuaian Perda merupakan konsekuensi pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026.
Selain itu, terdapat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang mengatur penyesuaian ketentuan pidana dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Perda.
Nurul menerangkan, KUHP Nasional membawa sejumlah misi pembaruan hukum pidana, di antaranya dekolonialisasi, unifikasi, dan demokratisasi. Artinya, sistem hukum pidana nasional tidak lagi bertumpu pada warisan hukum kolonial, tetapi mengacu pada nilai Pancasila, UUD 1945, serta perkembangan dan aspirasi masyarakat.
“Setiap Perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun kepentingan umum. Karena itu, ketentuan pidana di dalamnya harus menyesuaikan dengan KUHP Nasional sebagai undang-undang induk hukum pidana kita,” jelas Nurul.
Salah satu perubahan mendasar yang disampaikan adalah tidak digunakannya lagi istilah pidana kurungan dalam ketentuan pidana Perda.
“Ketentuan yang sebelumnya mengatur ancaman kurungan harus disesuaikan menjadi pidana denda berdasarkan kategori yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Penyesuaian Pidana,” pungkasnya. (Roe/adv)
