MOJOKERTO, LenteraInspiratif.id — DPRD Kota Mojokerto akan melanjutkan pembahasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) setelah mendengarkan jawaban Wali Kota atas pandangan umum fraksi-fraksi. Pembahasan tersebut diperkirakan berlangsung pada November 2026, dengan jadwal yang akan ditetapkan melalui Badan Musyawarah (Banmus).
Agenda itu disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Mojokerto yang digelar pada Senin (26/10/2026). Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Mojokerto Ery Purwanti, didampingi dua wakil ketua, serta dihadiri Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, jajaran Forkopimda, kepala organisasi perangkat daerah (OPD), camat, dan lurah se-Kota Mojokerto.
Rapat paripurna tersebut menjadi bagian dari tahapan penyusunan Raperda APBD 2027, khususnya untuk mendengarkan tanggapan dan penjelasan wali kota atas masukan serta catatan yang sebelumnya disampaikan fraksi-fraksi DPRD.
Komisi DPRD Bahas RKA Bersama OPD
Ketua DPRD Kota Mojokerto Ery Purwanti menjelaskan, sebelum pembahasan lebih lanjut di tingkat Badan Anggaran (Banggar), komisi-komisi DPRD akan menggelar rapat kerja bersama OPD mitra masing-masing. Rapat tersebut membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2027.
Hasil pembahasan di tingkat komisi selanjutnya akan menjadi bahan rekomendasi kepada Banggar DPRD. Rekomendasi itu diharapkan dapat memetakan kebutuhan anggaran, program yang perlu mendapat perhatian, serta hal-hal yang harus dikaji lebih mendalam.
“Kita menunggu hasil rapat kerja masing-masing komisi dengan OPD mitra. Dari situ, setiap komisi akan memberikan rekomendasi kepada Banggar mengenai hal-hal yang perlu menjadi perhatian dalam pembahasan APBD 2027,” ungkap Ery.
Menurut Ery, rapat kerja komisi bersama OPD mitra direncanakan berlangsung selama dua minggu. Setelah tahapan tersebut selesai, pembahasan akan berlanjut antara Banggar DPRD dan TAPD sebelum memasuki proses menuju kesepakatan APBD 2027.
DPRD Tekankan Anggaran untuk Kepentingan Masyarakat
Ery menegaskan, DPRD Kota Mojokerto akan mengawal penyusunan APBD 2027 agar alokasi anggaran berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Program yang bersentuhan langsung dengan warga, menurutnya, perlu menjadi perhatian dalam pembahasan anggaran.
Di sisi lain, efektivitas belanja birokrasi juga menjadi salah satu hal yang diperhatikan agar penggunaan anggaran lebih optimal. DPRD turut menyoroti pemenuhan ketentuan belanja yang telah ditetapkan, termasuk pada sektor kesehatan dan pendidikan.
“APBD ini kita desain untuk kepentingan dan kebermanfaatan masyarakat Kota Mojokerto. Artinya, kita tetap mengawal program-program kerakyatan, melakukan efisiensi terhadap program birokrasi, serta memastikan pemenuhan mandat belanja yang telah ditentukan, baik di bidang kesehatan maupun pendidikan,” tegasnya.
Melalui tahapan pembahasan tersebut, DPRD Kota Mojokerto berharap penyusunan APBD 2027 dapat menyesuaikan kebutuhan daerah dan mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah. Pembahasan di tingkat komisi hingga Banggar juga menjadi ruang untuk mencermati rencana belanja sebelum APBD disepakati bersama pemerintah daerah. (Roe/adv)
