JAKARTA, LenteraInspiratif.id – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disebut menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan tersebut diungkapkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi setelah keduanya menggelar pertemuan di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Prasetyo mengatakan pertemuan yang berlangsung sekitar 2,5 jam itu membahas sejumlah hal, termasuk dinamika politik menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dokumen pendidikan Gibran.
“Di antara dalam pembicaraan itu memang Pak Wapres, bersama tentunya Pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA,” kata Prasetyo dalam konferensi pers di Istana.
Meski demikian, Prasetyo meluruskan informasi yang menyebut Presiden Prabowo menolak keinginan Gibran untuk mundur. Menurutnya, dalam pertemuan tersebut Prabowo justru memberikan sejumlah saran.
Gibran juga disebut meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
“Namun sekaligus juga kami luruskan, bahwa tidak benar dalam pertemuan itu kalau Bapak Presiden kemudian menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut. Namun, dalam diskusi Presiden banyak berikan saran-saran. Dan Pak Wapres juga memohon untuk diberi kesempatan untuk buktikan keabsahan-keabsahan dokumen yang dimiliki melalui proses PTUN,” lanjut Prasetyo.
Berawal dari Polemik Dokumen Pendidikan
Pernyataan mengenai niat pengunduran diri tersebut muncul di tengah polemik dokumen pendidikan Gibran yang kembali menjadi sorotan setelah adanya putusan MA.
Pada 30 Oktober 2026, MA mengabulkan kasasi terkait surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan setingkat SMA milik Gibran. Melalui perkara Nomor 742 K/TUN/2026, MA mengabulkan gugatan penggugat terkait keabsahan dokumen tersebut.
Persoalan itu juga berkaitan dengan putusan MK sebelumnya yang menjadi bagian dari polemik persyaratan pendidikan Gibran saat pencalonan sebagai wakil presiden pada Pilpres 2024.
Di parlemen, persoalan tersebut turut memunculkan wacana penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) oleh DPR. Anggota DPR dari sejumlah fraksi disebut membahas kemungkinan penggunaan hak tersebut untuk menindaklanjuti polemik dokumen pendidikan Gibran.
Meski telah menyampaikan niat mundur kepada Presiden, Gibran belum dinyatakan resmi mengundurkan diri. Ketua DPR Puan Maharani sebelumnya juga meminta publik tidak berspekulasi dan menegaskan Gibran masih menjabat sebagai wakil presiden.
Dengan demikian, perkembangan mengenai posisi Gibran sebagai wakil presiden masih menunggu tindak lanjut dari pihak terkait.
