MOJOKERTO, LenteraInspiratif.id — Pemerintah Kota Mojokerto terus membuka ruang bagi masyarakat untuk memastikan data sosial ekonomi yang tercatat sesuai dengan kondisi terkini. Salah satunya melalui layanan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) Dinsos P3A yang tersedia di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Mojokerto.
Layanan tersebut menjadi salah satu pintu bagi masyarakat yang ingin berkonsultasi, melakukan pengecekan, maupun mengajukan pemutakhiran data sosial ekonomi keluarga.
Kepala Dinsos P3A Kota Mojokerto Farida Mariana mengatakan, layanan SLRT mendapat cukup banyak kunjungan masyarakat. Setiap hari, rata-rata terdapat sekitar 45 hingga 90 warga yang datang untuk berkonsultasi mengenai data sosial ekonomi mereka.
Menurut Farida, tingginya kunjungan tersebut menunjukkan masyarakat semakin aktif memastikan data keluarganya tercatat sesuai dengan kondisi sebenarnya.
“Yang paling banyak itu karena merasa desilnya terlalu tinggi. Jadi mereka datang untuk mengurus, dengan harapan desilnya bisa turun,” kata Farida.
Ia menjelaskan, Pemkot Mojokerto melalui Dinsos P3A memiliki peran penting dalam membantu masyarakat melakukan validasi dan pemutakhiran data. Namun, penetapan peringkat desil sendiri merupakan kewenangan pemerintah pusat.
“Yang bisa dilakukan pemerintah kota dalam hal ini Dinsos adalah memfasilitasi masyarakat untuk validasi datanya kembali. Data tersebut kemudian diteruskan kepada pusat untuk dilakukan pemeringkatan,” jelasnya.
Farida menerangkan, pemeringkatan desil dilakukan melalui pengolahan data di tingkat pemerintah pusat dengan melibatkan kolaborasi 18 kementerian dan lembaga. Karena itu, pemerintah daerah tidak dapat secara langsung menentukan ataupun mengubah posisi desil masyarakat.
Meski demikian, Pemkot Mojokerto memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin memastikan maupun memperbarui data sosial ekonominya.
Setidaknya terdapat tiga jalur yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Pertama, melalui aplikasi Cek Bansos yang dapat diunduh melalui Play Store. Masyarakat dapat melakukan pengajuan pembaruan data secara mandiri, kemudian data tersebut akan menjalani proses verifikasi lapangan melalui pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).
Kedua, masyarakat dapat datang langsung ke layanan SLRT Dinsos P3A di MPP Kota Mojokerto. Petugas akan membantu memberikan pelayanan sekaligus memfasilitasi proses validasi data.
“Silakan masyarakat datang ke SLRT yang ada di MPP. Nanti akan dibantu oleh petugas yang ada di sana,” terangnya.
Sementara jalur ketiga dapat dilakukan melalui layanan Badan Pusat Statistik (BPS), termasuk untuk kebutuhan pengecekan terkait Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Program Indonesia Pintar (PIP).
Farida mengajak masyarakat memanfaatkan kanal-kanal pelayanan tersebut dengan memberikan informasi yang benar dan sesuai kondisi terkini.
Menurutnya, ketepatan data menjadi bagian penting dalam memastikan program perlindungan sosial dapat diberikan kepada masyarakat yang sesuai dengan kriteria dan ketentuan yang berlaku.
Di sisi lain, Pemkot Mojokerto tetap menjalankan berbagai program bantuan dan perlindungan sosial yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Program tersebut di antaranya Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang bersumber dari APBD, bantuan untuk lanjut usia, anak yatim, penyandang disabilitas, serta kelompok masyarakat yang membutuhkan intervensi sosial.
Pemkot Mojokerto juga terus melakukan intervensi sosial berdasarkan hasil validasi kondisi masyarakat dan ketentuan yang berlaku.
Melalui layanan yang tersedia, masyarakat tidak perlu ragu untuk berkonsultasi apabila menemukan data sosial ekonomi yang perlu diperbarui. Pemutakhiran tersebut menjadi bagian dari upaya bersama untuk mewujudkan data yang semakin akurat dan pelayanan sosial yang tepat sasaran. (Roe/Adv Kom)
