Mojokerto, LenteraInspiratif.id – Pemerintah Kota Mojokerto resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029 di Gedung Sabha Mandala Madya, Senin (5/5/2025). Dalam pembukaan tersebut, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari menegaskan komitmen pemerintah kota untuk menyelaraskan pembangunan daerah dengan arah kebijakan nasional dan provinsi.
“Dasar penyusunan RPJMD merupakan mandatori undang-undang, peraturan pemerintah, hingga peraturan Mendagri. Semuanya sudah mengamanatkan bahwa Musrenbang RPJMD ini harus dilakukan sebagai mekanisme menyusun pembangunan suatu daerah, yakni Kota Mojokerto, dalam jangka waktu lima tahunan,” ujar Ning Ita dalam sambutannya.
Ia menekankan pentingnya harmonisasi perencanaan antara pusat, provinsi, dan daerah. Dokumen RPJMD Kota Mojokerto, menurutnya, harus selaras dengan Asta Cita Pemerintah Pusat, Nawa Bhakti Satya Pemerintah Provinsi Jawa Timur, serta visi daerah melalui Panca Cita Kota Mojokerto.
“Karena yang kita rencanakan di Kota Mojokerto harus mendukung suksesi program yang disusun di Pemprov Jatim dan Pemerintah RI. Jadi ketiganya harus linear,” tegasnya.
Panca Cita sendiri merupakan lima harapan utama pembangunan Kota Mojokerto 2025–2029, mencakup peningkatan kualitas SDM, penguatan ketahanan sosial dan budaya, pemberdayaan ekonomi kerakyatan, reformasi tata kelola pemerintahan, hingga pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Ning Ita menyebut, kelima elemen ini memiliki titik temu yang jelas dengan prioritas pembangunan nasional.
Misalnya, peningkatan SDM di Mojokerto selaras dengan program keempat Asta Cita yang menekankan penguatan pendidikan, kesehatan, dan kesetaraan gender. Sementara pengentasan kemiskinan dan penguatan nilai budaya sejalan dengan poin kedelapan. Begitu pula penguatan ekonomi lokal yang didorong Mojokerto selaras dengan visi nasional dalam menciptakan lapangan kerja berkualitas dan mendorong kewirausahaan.
Tak hanya itu, upaya reformasi birokrasi dan digitalisasi pemerintahan di Mojokerto juga beririsan langsung dengan program ketujuh Asta Cita. Sedangkan pembangunan infrastruktur publik yang terintegrasi dan tahan bencana di kota ini mendukung arah kebijakan keenam, yakni membangun dari desa dan memperkuat pemerataan.
Untuk merealisasikan visi tersebut, Pemerintah Kota Mojokerto menyiapkan berbagai strategi, mulai dari peningkatan kualitas layanan dasar, optimalisasi perlindungan sosial, penguatan investasi dan sektor unggulan, hingga efisiensi birokrasi melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik.
“Inilah bentuk komitmen kami bahwa kami ingin mendukung pencapaian program nasional. Dari kota kecil ini, kita punya kontribusi nyata dalam rangka mensukseskan program nasional,” pungkas Ning Ita. (Roe/adv)
