JOMBANG, LenteraInspiratif.id – KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin resmi dipercaya memimpin Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk masa khidmah 2026–2031. Pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang, tersebut ditetapkan sebagai Ketua Umum PBNU melalui musyawarah mufakat sembilan anggota Ahlul Halli wal ‘Aqdi (AHWA) dalam Muktamar ke-35 NU.
Penetapan Gus Kikin berlangsung di tengah rangkaian Muktamar ke-35 NU yang digelar di Kabupaten Jombang, Senin (31/8/2026). Musyawarah AHWA digelar di Ndalem Kasepuhan KH Wahab Hasbullah, kompleks Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas.
Sebelum keputusan ditetapkan, sembilan anggota AHWA membahas lima nama kandidat yang dinyatakan memenuhi persyaratan sebagai calon Ketua Umum PBNU. Hasil musyawarah kemudian dibacakan KH Anwar Iskandar dalam Sidang Pleno V Muktamar ke-35 NU.
Dalam forum tersebut, AHWA secara mufakat menetapkan KH Abdul Hakim Mahfudz sebagai Ketua Umum PBNU periode 2026–2031.
Nama Gus Kikin sebelumnya memang menjadi salah satu kandidat terkuat. Dalam proses penjaringan calon Ketua Umum, ia memperoleh dukungan terbanyak dengan 472 suara yang berasal dari unsur PWNU, PCNU, dan PCINU.
Empat kandidat lainnya yakni KH Zulfa Mustofa, KH Abdussalam Sochib, KH Yahya Cholil Staquf, dan KH Abdul Ghaffar Rozin.
Terpilihnya Gus Kikin sekaligus melengkapi struktur kepemimpinan PBNU periode 2026–2031. Sebelumnya, KH Miftachul Akhyar kembali ditetapkan sebagai Rais Aam PBNU melalui mekanisme AHWA.
Usai ditetapkan sebagai Ketua Umum, Gus Kikin langsung menegaskan arah yang ingin dibawanya dalam memimpin organisasi. Ia mengingatkan bahwa NU harus tetap berpijak pada khittah sebagai organisasi keagamaan dan kemasyarakatan, bukan menjadi kendaraan kepentingan politik tertentu.
“NU itu bukan untuk berpolitik. NU itu adalah organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan,” tegas Gus Kikin.
Menurutnya, NU tetap memiliki hubungan dengan pemerintah maupun dunia politik, namun keduanya tidak boleh dicampuradukkan dengan posisi NU sebagai organisasi keagamaan dan kemasyarakatan.
“Jadi kalau ada gesekan ya mungkin gesekan, tapi jalannya berbeda,” ujarnya.
Gus Kikin juga menyatakan akan membuka ruang seluas-luasnya bagi seluruh potensi yang ada di tubuh NU. Konsolidasi internal menjadi salah satu agenda penting agar seluruh elemen dan kader dapat mengambil peran dalam membangun jam’iyah.
“Semua potensi yang ada di NU itu akan kita wadahi. Karena itu memang potensi-potensi yang ada itu harus kita wadahi,” katanya.
Langkah awal yang akan dilakukan yakni menyusun kepengurusan PBNU periode 2026–2031. Gus Kikin menargetkan susunan kepengurusan dapat rampung paling lambat satu bulan setelah dirinya ditetapkan.
“Tutup satu bulan. Kita isi organisasi kita. Tanpa itu kita bagaimana mau bekerja?” ucapnya.
Tak hanya persoalan organisasi, Gus Kikin juga menyoroti pentingnya penguatan moral sekaligus upaya mencegah praktik korupsi. Ia menilai pembenahan akhlak harus menjadi bagian dari khidmah NU kepada masyarakat.
“Kita dari NU dari sisi akhlak kita perbaiki moral itu kemudian lebih takut kepada Allah,” katanya.
Di sektor pendidikan dan kesehatan, Gus Kikin melihat NU memiliki kekuatan besar yang telah terbentuk melalui jaringan pesantren dan perguruan tinggi di berbagai daerah. Potensi tersebut akan terus didorong agar semakin mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Dengan ditetapkannya Gus Kikin sebagai Ketua Umum dan KH Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam, kepemimpinan PBNU periode 2026–2031 kini resmi terbentuk pada jajaran Tanfidziyah dan Syuriah.
Tantangan berikutnya adalah menjaga soliditas organisasi sekaligus merawat persatuan warga Nahdliyin setelah dinamika panjang yang mewarnai pelaksanaan Muktamar ke-35 NU.
Gus Kikin pun mengajak seluruh warga NU kembali merapatkan barisan. Baginya, Muktamar tidak berhenti pada pergantian kepemimpinan, tetapi harus menjadi momentum untuk memperkuat persatuan dan mengembalikan fokus NU pada khidmah bagi umat, masyarakat, dan bangsa.
Lima tahun ke depan, Gus Kikin bersama KH Miftachul Akhyar akan mengemban amanah untuk menahkodai PBNU. Konsolidasi organisasi, menjaga marwah NU, serta merangkul seluruh potensi Nahdliyin menjadi pekerjaan penting dalam perjalanan jam’iyah periode 2026–2031.
