MOJOKERTO, LenteraInspiratif.id – Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2026 mendapat perhatian dari Fraksi NasDem DPRD Kota Mojokerto. Sejumlah masukan disampaikan untuk melengkapi pembahasan sekaligus memastikan penyesuaian anggaran tetap mendukung agenda pembangunan daerah.
Pandangan umum tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi NasDem, Mayor Inf. (Purn.) H. Rufis Bahrudin, pada rapat paripurna DPRD Kota Mojokerto, Sabtu (29/8/2026).
Fraksi NasDem berpandangan bahwa perubahan APBD merupakan bagian dari dinamika pengelolaan keuangan daerah. Penyesuaian anggaran diperlukan agar program pemerintah tetap dapat berjalan sejalan dengan perkembangan situasi dan kebutuhan masyarakat.
Karena itu, NasDem berharap perubahan yang dilakukan tidak hanya menghasilkan penyesuaian pada sisi angka, tetapi juga semakin memperkuat manfaat program bagi warga Kota Mojokerto.
“Setiap rupiah yang dialokasikan harus benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat serta mampu menjawab tantangan baru di tengah dinamika pembangunan daerah,” kata Fraksi NasDem.
Dalam proses pembahasan, DPRD dan Pemerintah Kota Mojokerto diharapkan terus membangun komunikasi serta koordinasi. Fraksi NasDem menilai kerja bersama antara legislatif dan eksekutif menjadi bagian penting dalam menghasilkan kebijakan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan daerah.
Salah satu bagian yang disampaikan dalam pandangan umum berkaitan dengan pendapatan daerah. Raperda Perubahan APBD 2026 mencatat proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp321,65 miliar.
Sedangkan pendapatan transfer dari pemerintah pusat diproyeksikan mencapai sekitar Rp540,43 miliar.
Melihat komposisi tersebut, Fraksi NasDem mendorong pemerintah untuk terus mengembangkan sumber-sumber pendapatan yang berasal dari potensi daerah sendiri. Penguatan sektor ekonomi kreatif, optimalisasi pajak dan retribusi serta pemanfaatan aset daerah menjadi beberapa pilihan yang dapat dikembangkan.
NasDem juga meminta gambaran mengenai hasil pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi hingga semester pertama 2026.
“Pertanyaannya, apa hasil konkret sampai semester I tahun 2026 dan bagaimana strategi meningkatkan kemandirian fiskal daerah?” demikian disampaikan Fraksi NasDem.
Dalam meningkatkan pendapatan, pemerintah juga diharapkan tetap memperhatikan kemudahan layanan bagi masyarakat. Pemanfaatan teknologi digital dan perluasan basis wajib pajak dapat menjadi langkah untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah.
Pada sektor belanja, Fraksi NasDem mencermati beberapa perubahan yang terdapat dalam rancangan perubahan APBD.
Bidang pendidikan tercatat memperoleh tambahan anggaran sekitar Rp441 juta. Fraksi NasDem meminta penjelasan mengenai pemanfaatan tambahan tersebut, termasuk program yang menjadi sasaran serta hasil yang ingin dicapai.
Perubahan dengan nilai lebih besar terdapat pada bidang kesehatan. Anggaran urusan pemerintahan bidang kesehatan mengalami tambahan sekitar Rp32,168 miliar.
NasDem berharap peningkatan anggaran tersebut dapat semakin menunjang penyelenggaraan layanan kesehatan. Fraksi juga meminta penjelasan mengenai penggunaan dana tambahan sekaligus bentuk pelayanan yang akan diperoleh masyarakat.
“Tambahan anggaran tersebut digunakan untuk apa dan tambahan pelayanan apa yang diterima masyarakat,” ujar Fraksi NasDem.
Menurut NasDem, hubungan antara anggaran dan hasil program perlu terlihat secara jelas. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan dapat lebih mudah dievaluasi berdasarkan capaian yang telah ditentukan.
Fraksi NasDem selanjutnya menyoroti perubahan pada Pos Belanja Tidak Terduga (BTT). Dalam rancangan perubahan APBD, pos tersebut bertambah sekitar Rp26,388 miliar.
BTT tersebut antara lain dipersiapkan untuk mendukung pengendalian inflasi serta penanganan bencana. Fraksi NasDem meminta penjelasan mengenai dasar penambahan anggaran dan perkembangan penggunaannya sampai semester pertama 2026.
NasDem menilai kesiapan anggaran menjadi salah satu bagian penting dalam menghadapi kondisi yang bersifat tidak terduga. Pemerintah daerah perlu memiliki langkah yang dapat dijalankan secara cepat apabila terjadi perubahan situasi yang berdampak terhadap masyarakat.
Di sisi lain, pelaksanaan anggaran oleh masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga menjadi perhatian. Fraksi NasDem mendorong agar program yang telah direncanakan dapat dijalankan sesuai jadwal.
Perencanaan yang baik dinilai akan membantu menghindari penumpukan pekerjaan maupun realisasi anggaran menjelang berakhirnya tahun anggaran.
“Semua kegiatan harus benar-benar terlaksana sesuai target dan waktu,” kata Fraksi NasDem.
NasDem turut berharap keberadaan APBD dapat memberikan hasil yang dapat dirasakan secara langsung. Peningkatan kualitas layanan dasar, terbukanya kesempatan kerja, penurunan kemiskinan serta pertumbuhan ekonomi menjadi beberapa indikator yang perlu diperhatikan.
Setiap kegiatan yang memperoleh dukungan APBD juga diharapkan memiliki sasaran yang terukur, baik dari sisi lokasi maupun kelompok masyarakat yang menjadi penerima manfaat.
Setelah menyampaikan pandangannya, Fraksi NasDem menyatakan dapat menerima agar pembahasan Raperda Perubahan APBD Kota Mojokerto Tahun Anggaran 2026 dilanjutkan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Pembahasan lanjutan diharapkan dapat menyempurnakan rancangan anggaran sekaligus memperkuat kesesuaian antara program pemerintah dan kebutuhan masyarakat.
“Dengan alokasi anggaran murni Tahun 2026 dan perubahan, seberapa besar progres hasil dan capaian bisa memenuhi target yang diinginkan?” menjadi salah satu hal yang turut disampaikan Fraksi NasDem.
Fraksi NasDem menegaskan bahwa pembahasan perubahan APBD merupakan bagian dari proses bersama untuk menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan koordinasi antara DPRD dan pemerintah, perubahan anggaran diharapkan mampu mendukung pembangunan Kota Mojokerto secara berkelanjutan dan memberikan manfaat yang semakin luas bagi masyarakat. (Roe/adv)
