JAKARTA – Divisi Profesi dan Pengamanan (Divpropam) Polri menjadwalkan sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap seorang perwira tinggi Polri berinisial EHS pada Selasa (17/11/2026). Sidang yang digelar di Mabes Polri, Jakarta, tersebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan wewenang hingga akses ilegal di lingkungan Bareskrim Polri.
Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, persidangan merupakan bagian dari proses penegakan kode etik profesi terhadap dugaan pelanggaran yang dipersangkakan kepada EHS.
“Sidang KKEP dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 17 November 2026. Pelaksanaan sidang ini merupakan bagian dari mekanisme penegakan kode etik profesi di lingkungan Polri,” ujar Trunoyudo dalam keterangannya di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Dalam perkara tersebut, EHS dipersangkakan melakukan sejumlah pelanggaran, meliputi penyalahgunaan wewenang, ketidakprofesionalan, serta tindakan yang diduga tidak sesuai prosedur.
Selain itu, terdapat dugaan permufakatan untuk melakukan akses ilegal (illegal access) dengan memanfaatkan akses di lingkungan Bagian Monitoring Biro Operasi dan Pengendalian Operasional (Bagmon Robinopsnal) Bareskrim Polri.
Dugaan tersebut berkaitan dengan masa jabatan EHS sebagai Kabagmon maupun ketika menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Kabagmon Robinopsnal Bareskrim Polri.
Sidang KKEP akan dipimpin Komjen Pol Dr. Hendro Pandowo, M.Si. sebagai ketua komisi merangkap anggota. Posisi wakil ketua komisi dijabat Irjen Pol Agus Dwi Hermawan, S.H., S.I.K.
Sementara anggota komisi terdiri dari Irjen Pol Dr. Untung Widiatmoko, S.I.K., M.H., IJP Arie Ardian Rishadi, S.I.K., M.Si., serta Irjen Pol Toni Ariadi Efendi, S.H., S.I.K., M.H., M.M.
Atas dugaan pelanggaran tersebut, EHS dipersangkakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri juncto sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Trunoyudo menegaskan, seluruh tahapan persidangan akan dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip profesionalitas, prosedural, dan proporsionalitas.
“Seluruh rangkaian persidangan dilaksanakan sebagai bagian dari mekanisme penegakan Kode Etik Profesi Polri, dengan mengedepankan prinsip profesional, prosedural, dan proporsional, serta menjunjung tinggi etika, objektivitas, dan akuntabilitas,” tutupnya.













