Jakarta – Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN) Indonesia menyatakan dukungan terhadap rencana penyampaian aspirasi masyarakat di depan Gedung DPR RI pada 27 Agustus 2026. Namun, dukungan tersebut disertai pesan agar aksi berlangsung damai dan tidak dimanfaatkan pihak tertentu untuk memicu kericuhan.
Ketua Umum LPKAN Indonesia, Mohammad Ali Zaini, menegaskan penyampaian pendapat merupakan hak konstitusional masyarakat yang harus dihormati. Menurutnya, kebebasan menyampaikan kritik tidak boleh dibenturkan dengan kepentingan menjaga keamanan dan ketertiban.
“Sampaikan aspirasi dengan kepala dingin, kawal dengan akal sehat, dan tolak provokasi dari pihak mana pun. Perpecahan hanya akan menguntungkan mereka yang ingin Indonesia lemah,” tegas Ali Zaini dalam pernyataan resmi di Jakarta, Selasa (25/8/2026).
LPKAN juga meminta Polri dan TNI mengedepankan pendekatan profesional, humanis, proporsional dan netral selama mengamankan aksi. Aparat diminta memberikan ruang yang aman bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat sekaligus mencegah adanya provokasi maupun tindakan anarkis.
Tak hanya soal aksi 27 Agustus, LPKAN turut menyampaikan sejumlah tuntutan terkait persoalan nasional yang dinilai perlu segera mendapat perhatian pemerintah.
Salah satunya mendorong percepatan pembahasan dan pengesahan RUU Perampasan Aset. LPKAN menilai regulasi tersebut penting untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi dan pemulihan aset hasil kejahatan.
LPKAN juga meminta pemerintah mengevaluasi tata kelola sejumlah program strategis, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih. Program tersebut dinilai harus dijalankan secara transparan, akuntabel dan tepat sasaran agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Persoalan pendidikan dan kesehatan juga menjadi sorotan. Pemerintah didorong memperluas pemerataan akses serta meningkatkan kualitas pelayanan pada dua sektor yang dianggap menjadi fondasi pembangunan sumber daya manusia.
Di bidang ekonomi, LPKAN meminta pemerintah memperluas lapangan kerja, terutama bagi lulusan baru dan pekerja muda. Penguatan kolaborasi dengan dunia usaha dan sektor swasta dinilai penting untuk menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas dan berkelanjutan.
Daya beli masyarakat juga menjadi perhatian. Pemerintah diminta menjaga harga kebutuhan pokok agar tekanan biaya hidup tidak semakin menghimpit masyarakat berpenghasilan rendah.
Sementara dalam persoalan perpajakan, LPKAN menekankan pentingnya penerapan prinsip keadilan. Kebijakan pajak, menurut mereka, jangan sampai justru membuat masyarakat kecil dan pelaku UMKM menanggung beban yang lebih berat.
“Penegakan pajak harus dilakukan secara adil. Jangan sampai rakyat kecil dan UMKM menjadi pihak yang paling terbebani, sementara pengawasan terhadap kelompok ekonomi besar, konglomerasi, dan korporasi tidak dilakukan secara maksimal,” tegas LPKAN.
LPKAN turut meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembukaan lahan dengan cara membakar hutan apabila ditemukan bukti yang cukup.
Polri, Kejaksaan dan lembaga terkait didorong melakukan penyelidikan secara profesional terhadap dugaan pembakaran hutan di sejumlah wilayah, termasuk Kalimantan, Sumatera dan Papua.
Menurut LPKAN, kebakaran hutan bukan hanya persoalan lingkungan. Dampaknya dapat meluas terhadap kesehatan masyarakat, ekosistem hingga keberlangsungan hidup generasi mendatang.
Menjelang aksi 27 Agustus, LPKAN kembali menyerukan agar masyarakat menyampaikan kritik tanpa terjebak provokasi. Perbedaan pandangan dinilai sebagai bagian dari demokrasi, tetapi jangan sampai berubah menjadi konflik.
“Perbedaan pandangan merupakan hal yang wajar dalam negara demokrasi. Yang harus kita jaga adalah jangan sampai perbedaan tersebut berubah menjadi konflik dan perpecahan. Aspirasi harus disampaikan, tetapi persatuan bangsa juga harus tetap dijaga,” pungkas Ali Zaini.
