MOJOKERTO, LenteraInspiratif.id – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mojokerto terus memperkuat pendidikan pemilih sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan Pendidikan Pemilih dan Sosialisasi Rancangan Standar Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan yang digelar di Aula Kantor KPU Kota Mojokerto, Kamis (10/9/2026).
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya KPU memastikan informasi kepemiluan dapat diakses secara lebih luas, termasuk oleh masyarakat yang masuk dalam kelompok rentan.
Dalam kesempatan tersebut, Komisioner KPU Kota Mojokerto Divisi Hukum dan Pengawasan, Suwaji, menyampaikan pentingnya keterlibatan berbagai pihak dalam memperkuat pendidikan politik masyarakat. Menurutnya, media memiliki peran strategis karena menjadi salah satu sumber utama masyarakat dalam memperoleh informasi.
Suwaji mengatakan, penyampaian informasi kepemiluan yang cepat dan mudah dipahami menjadi bagian penting dalam membangun kesadaran demokrasi masyarakat.
“Kesuksesan Pilkada ini juga tak lepas dari peran-peran media, karena hari ini masyarakat secara umum banyak ketika mencari informasi larinya pasti ke media online,” ujarnya.
Ia berharap kerja sama antara KPU dan media tidak berhenti setelah seluruh tahapan Pilkada selesai. Menurutnya, masih terdapat pekerjaan penting yang harus dilakukan, salah satunya pendidikan pemilih secara berkelanjutan.
Suwaji meminta media turut mengambil peran dalam memberikan edukasi politik kepada masyarakat hingga menghadapi Pemilu 2029 mendatang.
“Titik pesan kami kepada media, bahwasanya hal apa yang nanti bisa terkait pendidikan politik ini kepada masyarakat, agar pendidikan politik kepada masyarakat ini, masyarakat bisa tercerahkan. Karena kalau tercerahkan maka demokrasi ini akan berjalan dengan baik,” katanya.
Menurut Suwaji, perkembangan teknologi dan semakin luasnya akses internet menjadi peluang besar untuk mempercepat penyebaran pendidikan politik. Karena itu, KPU berharap media massa, baik cetak maupun online, dapat terus menyampaikan informasi kepemiluan yang edukatif kepada masyarakat.
Selain membahas pendidikan pemilih, kegiatan tersebut juga menjadi ruang untuk menyosialisasikan rancangan standar pelayanan publik yang lebih ramah terhadap kelompok rentan.
Pelayanan publik yang inklusif dinilai penting agar seluruh masyarakat memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh informasi dan layanan KPU tanpa terkecuali.
Sementara dari sisi penyelenggaraan tahapan Pilkada, Suwaji menyampaikan bahwa jajaran adhoc KPU Kota Mojokerto, mulai dari PPK, PPS hingga KPPS, telah menjalankan tahapan sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia menyebut selama pelaksanaan tahapan Pilkada tidak terdapat persoalan hukum maupun etik yang berujung pada proses di lembaga terkait.
“Alhamdulillah selama tahapan Pilkada ini dari jajaran adhoc—baik PPK, PPS, maupun KPPS—selama Pilkada sudah menjalankan tahapan-tahapan sesuai aturan yang berlaku,” jelasnya.
Suwaji juga menyampaikan terdapat satu anggota sekretariat yang mengundurkan diri karena kondisi kesehatan dan kemudian dilakukan penggantian. Ia menegaskan pengunduran diri tersebut tidak berkaitan dengan persoalan etik maupun hukum.
Ke depan, KPU Kota Mojokerto berharap sinergi dengan media, pemerintah, penyelenggara di tingkat adhoc, serta berbagai unsur masyarakat semakin kuat. Pendidikan politik yang dilakukan secara konsisten diharapkan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai demokrasi sekaligus mendorong partisipasi publik dalam setiap tahapan kepemiluan.
“Pendidikan-pendidikan politik yang dilalui melalui media-media massa baik cetak maupun online, ini juga kami titip digencarkan terkait demokrasi, pentingnya kita sadar demokrasi atau hal-hal yang semacamnya,” pungkas Suwaji.
