MOJOKERTO, LenteraInspiratif.id — Sidang perkara dugaan korupsi pembiayaan Griya iB Hasanah pada BNI Syariah Kantor Cabang Pembantu (KCP) Mojokerto mulai bergulir di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya. Dalam pembacaan dakwaan, jaksa mengungkap dugaan manipulasi persyaratan pembiayaan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai Rp8,26 miliar.
Kasi Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Mojokerto, Yusaq Djunarto, menerangkan sidang perdana tersebut digelar di Ruang Cakra Pengadilan Tipikor Surabaya, Rabu (18/11/2026), dengan agenda pembacaan dakwaan terhadap dua terdakwa berinisial IS dan S.
“Sidang perkara tindak pidana korupsi pembiayaan pinjam nama, over financing dan over taksasi pada BNI Syariah KCP Mojokerto tahun 2015–2016 dilaksanakan dengan agenda pembacaan dakwaan,” terang Yusaq.
Namun, pembacaan dakwaan hanya dilakukan terhadap terdakwa IS. Sementara itu, sidang terdakwa S ditunda hingga Rabu (25/11/2026) karena penasihat hukumnya belum mendaftarkan surat kuasa sehingga belum dinyatakan sah untuk mendampingi terdakwa di persidangan.
Dalam dakwaan yang dibacakan, jaksa menguraikan dugaan keterlibatan kedua terdakwa dalam manipulasi persyaratan dan proses pengajuan fasilitas pembiayaan Griya iB Hasanah selama periode Oktober 2015 hingga Mei 2016.
Terdakwa IS diketahui merupakan Sub Branch Manager BNI Syariah KCP Mojokerto. Sementara terdakwa S diduga berperan sebagai pihak penjual objek pembiayaan sekaligus referral atau perekomendasi calon nasabah.
“Dalam perkara ini, terdakwa diduga melakukan manipulasi terhadap persyaratan dan proses pengajuan fasilitas pembiayaan agar pengajuan atas nama nasabah yang direkomendasikan dapat disetujui dan dicairkan, meskipun tidak memenuhi persyaratan dan prosedur pembiayaan yang berlaku,” jelas Yusaq berdasarkan uraian dakwaan.
Jaksa menyebut terdapat empat nasabah yang digunakan dalam pengajuan pembiayaan tersebut. Masing-masing berinisial IP, ABH, S, dan MR.
Dugaan penyimpangan tersebut tidak hanya berkaitan dengan proses pengajuan, tetapi juga nilai pembiayaan yang akhirnya dicairkan. Dalam dakwaan disebutkan adanya manipulasi persyaratan agar fasilitas pembiayaan tetap memperoleh persetujuan bank.
Lebih lanjut, jaksa mengungkap dugaan keuntungan yang dinikmati terdakwa S mencapai Rp8.261.034.701,59. Nilai tersebut sekaligus disebut sebagai kerugian keuangan negara berdasarkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Negara dari BPKP Perwakilan Jawa Timur tertanggal 9 Desember 2025.
“Berdasarkan hasil audit BPKP Perwakilan Jawa Timur, kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut sebesar Rp8.261.034.701,59,” ungkap Yusaq.
Atas perbuatannya, terdakwa IS didakwa melanggar Pasal 603 juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto ketentuan terkait dalam KUHP. Jaksa juga menyertakan dakwaan alternatif Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Tipikor.
Sementara itu, majelis hakim menjadwalkan kembali persidangan terdakwa S pada Rabu (25/11/2026) dengan agenda pembacaan dakwaan.
Persidangan dipimpin Ketua Majelis Hakim Ratna Dianing Wulansari, dengan hakim anggota Djoko Soepeiyono dan Samhadi. Setelah persidangan, kedua terdakwa kembali dibawa ke Lapas Kelas IIB Mojokerto sekitar pukul 11.30 WIB.













