MOJOKERTO, LenteraInspiratif.id – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Mojokerto memusnahkan barang bukti dari 194 perkara tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkracht. Dalam kegiatan tersebut, ribuan barang bukti narkotika dan obat-obatan terlarang turut dimusnahkan, mulai dari 105.671 butir pil double L, sabu seberat 333,776 gram, hingga ganja seberat 1.512 gram.
Pemusnahan berlangsung di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan), Selasa (17/11/2026), dipimpin langsung Kepala Kejari Kabupaten Mojokerto Fauzi, S.H., M.H. Kegiatan itu dihadiri perwakilan Pengadilan Negeri Mojokerto, Lapas Kelas II Mojokerto, Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto, serta Polres Mojokerto.
Fauzi mengatakan, pemusnahan merupakan bagian dari pelaksanaan putusan pengadilan terhadap barang bukti yang telah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.
“Barang bukti yang dimusnahkan ini sudah memperoleh kekuatan hukum tetap atau berdasarkan putusan pengadilan dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan,” ujar Fauzi.
Berdasarkan laporan Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Kejari Kabupaten Mojokerto, Dinneke Absari Yoesanti, S.H., barang bukti tersebut berasal dari 194 perkara tindak pidana umum selama periode Agustus hingga Oktober 2026.
Dari jumlah tersebut, perkara narkotika menjadi yang terbanyak dengan 69 perkara. Berikutnya 50 perkara pencurian, 20 perkara tindak pidana kesehatan, dan 11 perkara perjudian. Sisanya merupakan perkara tindak pidana lainnya.
Selain narkotika dan obat-obatan terlarang, barang bukti yang dimusnahkan meliputi uang palsu, akun virtual, senjata tajam dan senjata tumpul, pakaian, telepon genggam, bahan peledak, serta sejumlah barang lain yang berkaitan dengan tindak pidana.
Fauzi mengakui, perkara narkotika masih menjadi persoalan serius di wilayah Kabupaten Mojokerto. Banyaknya perkara yang ditangani menjadi perhatian aparat penegak hukum untuk meningkatkan upaya pemberantasan peredaran gelap narkoba.
“Yang paling menonjol adalah narkotika. Kami melihat perkara peredaran narkotika ini kok tidak pernah turun-turun. Karena itu, ini harus menjadi perhatian kita semua,” tegasnya.
Menurut Fauzi, pemberantasan narkotika membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, bukan hanya aparat penegak hukum. Pengawasan dan edukasi, terutama di lingkungan keluarga, dinilai penting untuk mencegah penyalahgunaan narkoba.
“Kami juga memiliki tugas memberikan penyuluhan dan penerangan hukum kepada masyarakat. Sebenarnya ini tanggung jawab kita bersama, baik kami selaku aparat, masyarakat, maupun teman-teman wartawan. Semua harus ikut berperan dalam memberantas peredaran gelap narkotika,” ungkapnya.
Terkait nilai ekonomis narkotika yang dimusnahkan, Fauzi mengatakan pihaknya tidak dapat memastikan nominalnya. Sebab, barang bukti yang dimusnahkan merupakan sebagian dari hasil penyitaan penyidik kepolisian.
Ia menjelaskan, sebagian barang bukti narkotika telah lebih dahulu dimusnahkan saat proses penyidikan melalui prosedur resmi dengan izin pengadilan. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi risiko penyalahgunaan barang bukti.
“Barang bukti yang disita penyidik sebenarnya lebih banyak dari yang dimusnahkan hari ini. Karena faktor risiko penyalahgunaan, dalam proses penyidikan secara resmi atas izin pengadilan, sebagian besar sudah dimusnahkan. Jadi, yang kami musnahkan sekarang merupakan hasil penyisihan dari barang bukti yang disita teman-teman penyidik kepolisian,” paparnya.
Fauzi juga menjelaskan bahwa berdasarkan putusan pengadilan, barang bukti perkara pidana dapat dikembalikan kepada pemiliknya, dirampas untuk negara, atau dirampas untuk dimusnahkan.
Untuk barang bukti yang dirampas bagi negara, penanganannya dilakukan melalui mekanisme lelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Hasil lelang selanjutnya menjadi penerimaan negara dan dapat diikuti masyarakat sesuai ketentuan.
Sementara itu, pemusnahan dilakukan dengan metode berbeda sesuai jenis barang bukti, mulai dari dihancurkan, dipukul, dibakar, direndam dalam air, hingga ditimbun dengan tanah.
Pemusnahan tersebut menjadi bagian dari pelaksanaan putusan pengadilan sekaligus memastikan barang bukti tindak pidana tidak kembali disalahgunakan.













