JAKARTA, LenteraInspiratif.id — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI kembali menggelar Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (6/10/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani. Dalam persidangan tersebut, sebanyak 326 dari total 576 anggota DPR RI tercatat menandatangani daftar hadir. Dengan jumlah tersebut, pimpinan sidang menyatakan kuorum telah terpenuhi.
Saat membuka persidangan, Puan menyampaikan bahwa kehadiran anggota berasal dari seluruh fraksi yang ada di DPR RI.
“Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI, daftar hadir pada permulaan rapat paripurna DPR RI hari ini telah ditandatangani oleh 326 orang anggota, dari 576 anggota DPR RI yang dihadiri oleh anggota dari seluruh fraksi yang ada di DPR RI,” ujar Puan.
Setelah memastikan kuorum, rapat paripurna kemudian dibuka untuk membahas sejumlah agenda yang telah ditetapkan.
Empat Agenda dalam Rapat Paripurna
Ada empat agenda utama yang masuk dalam pembahasan rapat kali ini.
Agenda pertama yakni penyampaian Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2026 beserta Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester I Tahun 2026 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Selanjutnya, DPR menjadwalkan pembicaraan tingkat II sekaligus pengambilan keputusan terhadap RUU tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Agenda ketiga berkaitan dengan RUU tentang Satu Data Indonesia. RUU tersebut juga masuk tahap pembicaraan tingkat II dan pengambilan keputusan dalam rapat paripurna.
Sebelumnya, Panitia Kerja RUU Satu Data Indonesia bersama pemerintah telah menyepakati hasil pembahasan yang terdiri atas 20 bab dan 141 pasal.
Sementara agenda keempat menyangkut RUU tentang Perampasan Aset Terkait dengan Tindak Pidana.
Dalam agenda tersebut, fraksi-fraksi DPR RI menyampaikan pendapatnya terhadap RUU yang diusulkan melalui Komisi III DPR RI. Setelah penyampaian pandangan fraksi, agenda dilanjutkan dengan pengambilan keputusan untuk menjadikan RUU tersebut sebagai RUU usul DPR RI.
Pembahasan RUU Perampasan Aset sebelumnya juga telah mendapat masukan dari sejumlah akademisi dan kelompok masyarakat melalui rapat dengar pendapat umum di Komisi III DPR RI.
Dengan agenda tersebut, rapat paripurna ke-9 menjadi salah satu rangkaian penting dalam Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027, khususnya karena membahas sejumlah rancangan undang-undang yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, tata kelola data nasional, hingga penanganan aset terkait tindak pidana.
Pewarta: Samsuddin
