SURABAYA, LenteraInspiratif.id – Polda Jawa Timur bersama polres jajaran mengungkap 21 kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) melalui Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD). Dari pengungkapan tersebut, polisi menetapkan 29 orang sebagai tersangka, termasuk dalam sejumlah perkara perekrutan pekerja migran Indonesia (PMI) secara nonprosedural ke luar negeri.
Kabid Humas Polda Jatim Kombes Pol Jules Abraham Abast menyampaikan, pengungkapan tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian memberantas praktik perdagangan orang dan melindungi masyarakat dari modus perekrutan pekerja migran ilegal.
Hal itu disampaikan dalam konferensi pers di Surabaya, Jumat (20/11/2026). Polda Jatim bersama polres jajaran juga terus melakukan penindakan terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam praktik perekrutan dan penempatan PMI tanpa prosedur yang semestinya.
Dirres PPA/PPO Polda Jatim Kombes Pol Ganis Setyaningrum menjelaskan, dari 21 kasus yang diungkap, delapan perkara ditangani Ditres PPA/PPO Polda Jatim dengan 14 tersangka. Sementara 13 perkara lainnya ditangani polres jajaran dengan 15 tersangka.
“Pengungkapan ini merupakan wujud nyata komitmen dan sinergitas Polda Jawa Timur bersama instansi terkait dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang,” ujar Ganis.
Ia menerangkan, para tersangka menggunakan berbagai cara untuk menarik minat calon pekerja. Salah satu modus yang ditemukan adalah menawarkan pekerjaan di luar negeri melalui media sosial dengan iming-iming gaji tinggi.
Dalam proses perekrutan, calon pekerja kemudian diminta menyerahkan sejumlah uang. Biaya tersebut disebut sebagai kebutuhan pengurusan dokumen hingga keberangkatan ke negara tujuan.
Salah satu perkara yang menjadi perhatian adalah dugaan perekrutan PMI nonprosedural tujuan Armenia. Dalam kasus ini, terdapat 15 warga asal Kabupaten Lamongan yang dijanjikan pekerjaan dengan gaji mencapai Rp15 juta per bulan.
Namun, untuk bisa berangkat, para calon pekerja disebut harus membayar biaya hingga Rp75 juta. Praktik perekrutan dengan biaya besar dan janji penghasilan tinggi tersebut menjadi salah satu modus yang diungkap dalam rangkaian penanganan kasus TPPO.
Selain Armenia, penyidik juga mengungkap dugaan perekrutan pekerja dengan tujuan Jepang melalui media sosial. Para calon pekerja diminta membayar biaya keberangkatan berkisar Rp40 juta hingga Rp75 juta per orang.
Polda Jatim juga tengah mendalami dugaan TPPO terkait perekrutan dua WNI yang dijanjikan bekerja sebagai tentara di Rusia. Keduanya disebut mendapat tawaran gaji sebesar Rp54 juta per bulan.
Rencana keberangkatan kedua WNI tersebut berhasil dicegah melalui koordinasi dengan Lanudal Juanda dan Imigrasi di Bandara Juanda. Meski keberangkatan berhasil digagalkan, penyidik masih melakukan pendalaman dan pengembangan untuk mengungkap pihak-pihak yang terlibat.
Perkara lainnya berkaitan dengan dugaan penempatan PMI secara nonprosedural sebagai asisten rumah tangga dengan tujuan Singapura dan sejumlah negara di kawasan Timur Tengah.
Ganis menegaskan, penanganan perkara dilakukan dengan menerapkan ketentuan hukum sesuai konstruksi masing-masing kasus. Para tersangka dijerat menggunakan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap tawaran pekerjaan di luar negeri yang menjanjikan penghasilan besar tanpa kejelasan prosedur.
Masyarakat diminta memeriksa legalitas perusahaan penempatan pekerja migran sebelum memutuskan menerima tawaran pekerjaan. Langkah tersebut penting untuk menghindari risiko menjadi korban perekrutan dan penempatan PMI secara ilegal.
Apabila menemukan indikasi perekrutan nonprosedural, masyarakat dapat melaporkannya kepada kepolisian melalui layanan 110 atau berkoordinasi dengan instansi terkait.













