MOJOKERTO – Kota Mojokerto dinilai memiliki modal yang cukup kuat untuk mempercepat eliminasi tuberkulosis (TB). Dukungan fasilitas kesehatan, tenaga medis, serta jaringan layanan hingga tingkat kelurahan menjadi kekuatan yang dapat dimanfaatkan untuk mempercepat penemuan dan pengobatan kasus TB.
Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Benjamin Paulus Oktavianus saat meninjau pelaksanaan skrining TB yang terintegrasi dengan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Kota Mojokerto, Selasa (29/9/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Wamenkes meninjau langsung pelaksanaan skrining di Kelurahan Surodinawan dan RSUD dr. Wahidin Sudirohusodo. Peninjauan turut dihadiri Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari, serta Wakil Wali Kota Mojokerto Rachman Sidharta Arisandi.
Benjamin menilai pelaksanaan skrining TB di Kota Mojokerto telah menyasar kelompok yang tepat, terutama masyarakat yang memiliki kontak erat dengan pasien TB dan kelompok yang berisiko mengalami penyakit tersebut.
“Kami datang ke Kota Mojokerto bersama Ibu Wali Kota melihat program bagaimana dilakukan skrining TB. Tadi saya lihat caranya sudah benar, bahwa kontak erat yang disasar dan orang yang berisiko sakit yang disasar. Itulah strategi kita menurunkan kasus TB di Indonesia,” ujar Benjamin.
Menurutnya, Kota Mojokerto memiliki kondisi yang cukup mendukung untuk penguatan program eliminasi TB. Kota tersebut memiliki enam rumah sakit, enam puskesmas, serta 10 puskesmas pembantu (pustu).
Selain itu, Kota Mojokerto selama ini juga memberikan layanan kesehatan kepada pasien dari luar wilayah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa fasilitas kesehatan di Kota Mojokerto memiliki kapasitas untuk menangani pasien dari wilayah yang lebih luas.
Atas kondisi tersebut, Benjamin menyebut Kota Mojokerto berpeluang dikembangkan sebagai salah satu daerah percontohan dalam upaya pemberantasan TB di Indonesia.
“Kalau bisa kita melakukan pemberantasan TB sebagai percontohan nasional, Kota Mojokerto, Kota Bogor. Saya sudah lihat kota-kota yang bisa karena SDM-nya cukup dan selama ini jadi tumpahan mengobati orang wilayah kota lain,” katanya.
Kontak Erat Jadi Sasaran Utama
Benjamin menjelaskan, skrining terhadap kontak erat menjadi salah satu strategi penting untuk memutus rantai penularan TB. Masyarakat yang memiliki hubungan erat dengan pasien perlu diperiksa sehingga kondisi kesehatan mereka dapat diketahui lebih awal.
Apabila pemeriksaan menunjukkan adanya infeksi TB tetapi belum berkembang menjadi penyakit, masyarakat dapat memperoleh pengobatan pencegahan. Sementara pasien yang telah dinyatakan sakit dapat segera mendapatkan pengobatan.
“Dengan data yang ada kita bisa, seluruh warga Kota Mojokerto yang kontak erat harus diperiksa kesehatannya. Difoto ronsen, kalau begitu dia nggak sakit langsung dapat obat pencegahan, yang sakit langsung diobati,” jelasnya.
Menurut Benjamin, pendekatan tersebut memungkinkan pemerintah melakukan penemuan kasus secara lebih aktif sekaligus mencegah infeksi berkembang menjadi penyakit TB.
Ia bahkan berharap upaya tersebut dapat membawa Kota Mojokerto mencapai eliminasi TB dalam beberapa tahun mendatang.
“Harapan saya tiga tahun ke depan Mojokerto salah satu kota bebas TB pertama di Indonesia. Mimpinya saya itu, karena punya wali kota yang hebat,” tuturnya.
Selain pemeriksaan dan pengobatan, Benjamin menekankan pentingnya edukasi masyarakat. Pengetahuan mengenai pola hidup sehat, pencegahan penularan, hingga kepatuhan menjalani pengobatan dinilai menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya eliminasi TB.
“Yang dibutuhkan adalah edukasi, pengetahuan. Setelah itu masyarakat makin taat. Jadi hidup itu dengan pola hidup sehat itu sudah bisa mengurangi konsumsi obat,” katanya.
Pemkot Mojokerto Siapkan Dukungan Anggaran
Sementara itu, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari atau yang akrab disapa Ning Ita menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung penguatan sektor kesehatan, termasuk program eliminasi TB.
Salah satu bentuk komitmen tersebut diwujudkan melalui dukungan anggaran kesehatan yang dialokasikan lebih dari 20 persen.
“Anggaran kesehatan kita lebih dari 20 persen, lebih dari yang ditetapkan dalam mandatory spending. Kemudian kita juga memiliki para kader yang siap menjadi garda terdepan untuk berkolaborasi dalam eliminasi TB,” tegas Ning Ita.
Menurutnya, keberadaan kader di tengah masyarakat menjadi salah satu kekuatan dalam mendukung program kesehatan. Kader dapat membantu pemerintah dalam menyampaikan edukasi, menemukan masyarakat yang berisiko, serta mendorong warga untuk memanfaatkan layanan kesehatan.
Peninjauan skrining TB terintegrasi dengan CKG tersebut sekaligus menjadi bagian dari penguatan kolaborasi pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat penemuan serta penanganan kasus TB.
Dengan dukungan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, data yang terintegrasi, kader, dan keterlibatan masyarakat, Kota Mojokerto terus didorong untuk memperkuat langkah menuju target eliminasi TB.
