Ternate – Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) bersama Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Harmonisasi Perda Partisipatif dan Instrumen APBD yang Responsif”, Sabtu (21/11).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Royal’s Resto, Kelurahan Kalumpang, Kecamatan Ternate Tengah, Maluku Utara, tersebut dihadiri Wakil Ketua I DPRD Kota Ternate Amin Subuh, Anggota Komisi III DPRD Kota Ternate Nurlaela Syarif, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Organisasi Kepemudaan (OKP), serta sejumlah peserta lainnya.
Anggota Komisi III DPRD Kota Ternate, Nurlaela Syarif, mengatakan FGD tersebut digelar untuk merespons keresahan masyarakat sekaligus mendorong optimalisasi pengelolaan sampah di Kota Ternate melalui penguatan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2013.
Menurutnya, regulasi tersebut perlu dikaji kembali karena sudah cukup lama diterapkan, sementara kondisi dan kebutuhan Kota Ternate terus mengalami perkembangan.
“Dalam kajian kami, Perda ini sudah cukup lama. Banyak realitas Kota Ternate saat ini yang membutuhkan dukungan Perda. Kami tahu hierarki peraturan perundang-undangan sangat banyak, tetapi implementasi Perda belum maksimal,” ujarnya.
Nurlaela juga mengapresiasi berbagai masukan dan pandangan yang disampaikan peserta FGD, mulai dari organisasi perangkat daerah (OPD), pihak kecamatan dan kelurahan, media, OKP hingga tokoh masyarakat.
Ia menilai, keterlibatan berbagai elemen tersebut penting untuk memastikan regulasi yang disusun maupun disempurnakan benar-benar menjawab persoalan dan kebutuhan masyarakat.
Lebih lanjut, Nurlaela menegaskan bahwa persoalan pengelolaan sampah membutuhkan kolaborasi lintas sektor, termasuk dukungan kebijakan dan penganggaran yang tepat sasaran.
“Kegelisahan masyarakat terkait pengelolaan sampah harus direspons dengan cepat melalui penyempurnaan regulasi dan dukungan anggaran yang responsif,” tegasnya.
Ia berharap, melalui FGD tersebut dapat dirumuskan sejumlah rekomendasi konkret sebagai bahan pertimbangan DPRD dalam memperkuat harmonisasi antara Perda dan instrumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Dengan demikian, kebijakan yang dihasilkan nantinya tidak hanya kuat dari sisi regulasi, tetapi juga didukung penganggaran yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat Kota Ternate. (Tim/Red).













