Ternate, LenteraInspiratif.id – Anggota DPRD Kota Ternate, Nurlaela Syarif, mengajak masyarakat untuk memahami sekaligus proaktif mengawal data desil kesejahteraan sosial-ekonomi. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan program jaminan kesehatan dan bantuan sosial (bansos) pemerintah dapat tersalurkan sesuai kondisi masyarakat.
Hal itu disampaikan Nurlaela usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Kantor DPRD Kota Ternate, Senin (21/9).
Nurlaela mengatakan, pihaknya masih menerima berbagai aspirasi dan keluhan masyarakat dari sejumlah kelurahan terkait ketidaksesuaian status desil dengan kondisi sosial-ekonomi yang mereka alami.
“Setiap hari kami menemukan aspirasi dan keluhan masyarakat Kota Ternate bahwa kondisi sosial dan ekonomi mereka sulit, namun masuk di desil kategori mampu, yaitu desil 6 sampai 10. Kondisi ini memberatkan masyarakat saat sakit dan memicu kecemburuan sosial terkait penerimaan bantuan,” ujar Nurlaela.
Menurutnya, masyarakat perlu memahami bahwa desil merupakan pengelompokan tingkat kesejahteraan keluarga yang terbagi dalam 10 tingkatan. Desil 1 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah, sementara desil 10 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi.
Adapun desil 2 hingga 4 umumnya mencakup kelompok miskin, hampir miskin hingga rentan miskin. Sementara desil 5 berada pada kelompok ekonomi menengah ke bawah, sedangkan desil 6 hingga 9 berada pada kelompok kesejahteraan menengah hingga lebih tinggi.
Nurlaela juga menjelaskan bahwa status desil bukan merupakan data yang bersifat permanen. Status tersebut dapat berubah mengikuti perkembangan kondisi sosial dan ekonomi keluarga serta hasil pemutakhiran data.
Ia menyebut terdapat sejumlah indikator sosial-ekonomi yang dapat menjadi bagian dari proses pemutakhiran dan penilaian data, di antaranya kepemilikan atau penggunaan layanan keuangan, cicilan kendaraan, kepemilikan emas, tabungan, kepemilikan tanah dan kendaraan, kondisi hunian, penghasilan, pekerjaan anggota keluarga, kepesertaan jaminan sosial, serta kondisi lainnya yang tercatat dalam data administrasi.
Karena itu, Nurlaela meminta masyarakat tidak hanya menunggu penyaluran bantuan, tetapi ikut memastikan data yang tercatat sesuai dengan kondisi sebenarnya.
“Torang bisa mengajukan sanggahan secara mandiri melalui Aplikasi Cek Bansos/Perlinsos Kemensos. Bila butuh panduan teknis, silakan langsung datang dan minta bantuan ke kantor kelurahan setempat atau Dinas Sosial Kota Ternate,” katanya.
Ia menambahkan, pembaruan dan pengawasan data secara aktif oleh masyarakat diperlukan agar kebijakan perlindungan sosial dapat berjalan lebih tepat sasaran dan sesuai kondisi warga di lapangan. (TT).
