MOJOKERTO, LenteraInspiratif.id – Ketua DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Mojokerto Moeljadi, mengajak masyarakat lebih cerdas dan bijak dalam menggunakan media sosial. Politisi yang juga Anggota DPRD Kota Mojokerto itu, mengingatkan agar masyarakat tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum terverifikasi, terutama kutipan yang mencatut nama pejabat publik untuk membangun opini negatif.
Ajakan tersebut menyusul kembali beredarnya narasi di media sosial yang mengatasnamakan Ketua Umum PAN sekaligus Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas.
Dalam narasi tersebut, Zulhas disebut pernah mengucapkan kalimat, “Rakyat terlalu banyak mengkritik, tapi isinya kosong. Rakyat itu aib bagi pemerintah.”
Menanggapi hal itu, Moeljadi mengingatkan masyarakat agar tidak langsung mempercayai sebuah kutipan hanya karena banyak dibagikan di media sosial. Menurutnya, setiap informasi harus ditelusuri sumber dan kebenarannya sebelum dijadikan bahan penilaian.
“Jangan menilai seorang pemimpin dari kutipan yang tidak pernah ia ucapkan. Kita harus melihat dulu apakah benar pernyataan itu disampaikan, kapan disampaikan, di mana tempatnya, dan apakah ada sumber berita yang bisa dipertanggungjawabkan,” pesannya saat diwawancarai lenteraibspiratif.id, Jumat (20/11/2026)
Ia menilai, penyebaran kutipan tanpa sumber yang jelas dapat membentuk persepsi keliru di tengah masyarakat. Apalagi jika informasi tersebut menyangkut pejabat publik yang memiliki tanggung jawab dalam menjalankan pemerintahan.
“Jangan hanya karena membaca satu kalimat yang viral, kemudian kita langsung menyimpulkan dan membangun penilaian terhadap seseorang. Kita harus punya kebiasaan untuk mencari tahu kebenarannya terlebih dahulu,” tegasnya.
Berdasarkan pemeriksaan fakta Mafindo melalui TurnBackHoax dan ANTARA, narasi yang mencatut nama Zulhas tersebut dinyatakan sebagai hoaks. Tidak ditemukan rekaman, pernyataan resmi, maupun pemberitaan kredibel yang membuktikan bahwa Zulhas pernah mengucapkan kalimat tersebut.
Moeljadi menegaskan, dirinya tidak bermaksud membatasi masyarakat dalam menyampaikan kritik terhadap pemerintah. Sebab, kritik merupakan bagian penting dari demokrasi dan menjadi salah satu bentuk kontrol publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
“Rakyat punya hak untuk mengkritik. Pejabat publik juga harus terbuka terhadap kritik, karena memang tugas pemerintah adalah melayani masyarakat. Tidak boleh ada pejabat yang merasa lebih tinggi dari rakyat,” ujarnya.
Namun, ia mengingatkan bahwa kritik dan penyebaran informasi bohong merupakan dua hal yang berbeda. Kritik harus memiliki dasar yang jelas, sedangkan informasi palsu justru berpotensi menyesatkan masyarakat.
“Kalau ada kebijakan yang kurang tepat, silakan dikritik. Kalau ada program pemerintah yang tidak berjalan baik, silakan dievaluasi. Tetapi, kritiklah kebijakannya berdasarkan fakta, bukan dengan menyebarkan pernyataan yang tidak pernah disampaikan seseorang,” lanjutnya.
Sebagai kader PAN, Moeljadi juga mengajak masyarakat melihat seorang pemimpin dari rekam jejak, kebijakan, dan hasil pekerjaannya. Menurutnya, penilaian tidak seharusnya hanya dibangun dari potongan informasi yang beredar di media sosial.
Ia mencontohkan sejumlah perkembangan sektor pangan nasional yang menjadi bagian dari kebijakan pemerintah di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pangan.
Produksi beras nasional pada 2025 tercatat sekitar 34,79 juta ton, meningkat dibandingkan 2024 yang mencapai sekitar 30,37 juta ton. Pengadaan beras Bulog sepanjang 2025 juga mencapai sekitar 3,19 juta ton untuk memperkuat cadangan beras pemerintah.
Selain itu, pemerintah melakukan penyederhanaan tata kelola pupuk bersubsidi melalui Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 serta menurunkan harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebesar 20 persen sejak Oktober 2025.
Sementara itu, Nilai Tukar Petani (NTP) nasional pada Oktober 2026 tercatat mencapai 132,60 berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).
Meski demikian, Moeljadi menyadari bahwa berbagai perkembangan tersebut bukan berarti seluruh persoalan pangan nasional telah selesai. Menurutnya, masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang harus terus diperbaiki, mulai dari stabilitas harga pangan, distribusi, kesejahteraan petani hingga pemerataan akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok.
“Jangan kemudian kita mengatakan semua sudah sempurna. Tentu masih ada kekurangan dan persoalan yang harus diselesaikan. Itu juga menjadi bagian yang harus kita awasi dan evaluasi bersama,” katanya.
Ia menambahkan, masyarakat harus tetap kritis terhadap kebijakan pemerintah, tetapi juga perlu bersikap objektif dalam memberikan penilaian.
“Kita boleh berbeda pilihan politik, boleh berbeda pendapat, bahkan boleh tidak setuju dengan kebijakan pemerintah. Itu hal yang wajar dalam demokrasi. Tetapi, jangan sampai perbedaan itu membuat kita mudah percaya dan ikut menyebarkan berita yang tidak benar,” ungkapnya.
Sebagai Ketua DPD PAN Kota Mojokerto, Moeljadi berharap masyarakat tidak menjadikan media sosial sekadar tempat membagikan informasi, tetapi juga sebagai ruang komunikasi yang sehat dan bertanggung jawab.
Menurutnya, kecerdasan bermedia sosial tidak hanya diukur dari kemampuan seseorang mengakses informasi, tetapi juga dari kemampuannya memilah, memeriksa, dan memahami informasi sebelum membagikannya.
“Biasakan cek dan ricek. Kalau mendapatkan informasi, jangan langsung di-share. Cari sumber aslinya, periksa apakah benar, dan pastikan informasinya tidak menyesatkan. Jangan sampai kita justru ikut menjadi bagian dari penyebaran hoaks,” pesannya.
Moeljadi berharap masyarakat semakin dewasa dalam menyikapi dinamika politik dan informasi yang berkembang, sehingga tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang belum terbukti kebenarannya.
“Demokrasi membutuhkan kritik yang berani, tetapi juga membutuhkan masyarakat yang jujur terhadap fakta. Jangan biarkan hoaks menggantikan akal sehat dan jangan biarkan fitnah menggantikan data. Mari kita lebih bijak bermedia sosial,” pungkasnya.













