JAKARTA, LenteraInspiratif.id– Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin mengusulkan agar Indonesia memiliki tiga orang wakil presiden (wapres). Gagasan tersebut dinilai dapat menjadi salah satu alternatif untuk memperkuat pemerataan kepemimpinan nasional sekaligus menjangkau kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia.
Sultan menyampaikan, usulan tersebut sebenarnya bukan gagasan baru. Namun, menurutnya, wacana itu relevan untuk kembali dibahas di tengah dinamika politik nasional dan pencarian sosok wakil presiden yang baru.
“Ini merupakan usulan lama kami, namun saya kira masih relevan untuk diwacanakan di saat bangsa ini sedang mencari sosok Wapres yang baru. Agar ke depan kita ingin para wapres ini dapat berkantor di Papua, Kalimantan dan Sumatera,” kata Sultan dalam keterangannya, Sabtu (21/11/2026).
Ia menjelaskan, Indonesia memiliki wilayah geografis yang luas dengan kondisi sosial dan kebutuhan masyarakat yang berbeda-beda. Karena itu, menurutnya, desain kepemimpinan nasional perlu mempertimbangkan aspek kewilayahan serta keadilan politik.
Sultan menilai wilayah Indonesia bagian barat, tengah, dan timur memiliki karakteristik serta tantangan tersendiri. Kehadiran wakil presiden yang berkantor di sejumlah wilayah tersebut diharapkan dapat memperkuat perhatian pemerintah terhadap persoalan daerah.
“Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat luas secara geografis, dan tentunya cukup kompleks dari sisi sosiologis. Setiap wilayah baik bagian Barat, Tengah dan Timur Indonesia memiliki karakter kebutuhan dan tantangan yang berbeda,” ujarnya.
Selain pemerataan wilayah, Sultan juga menyoroti besarnya tugas dan agenda Presiden RI dalam menjalankan pemerintahan. Menurutnya, keberadaan lebih dari satu wakil presiden dapat membantu kepala negara dalam mengawal pelaksanaan program pemerintah.
Ia berharap para wakil presiden nantinya tidak hanya menjalankan fungsi pendamping presiden, tetapi juga memiliki visi dan kemampuan untuk memastikan program pemerintah berjalan sesuai kebutuhan masyarakat di daerah.
“Dengan jumlah Wapres yang sesuai dengan kebutuhan, kami percaya bahwa program-program pemerintah dapat terealisasi dan tentunya kinerja para kepala daerah diawasi dengan baik oleh para Wapres di setiap wilayah,” tuturnya.
Konstitusi Mengatur Satu Wakil Presiden
Meski demikian, usulan tiga wakil presiden tersebut berhadapan dengan ketentuan konstitusi yang berlaku saat ini. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 secara tegas menyebutkan bahwa presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden.
Dalam pasal tersebut disebutkan, “Dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden.”
Dengan demikian, penerapan gagasan tiga wakil presiden membutuhkan perubahan terhadap ketentuan konstitusi, bukan sekadar penyesuaian kebijakan pemerintahan.
Sementara itu, terkait pengisian jabatan wakil presiden setelah Gibran Rakabuming Raka berhenti pada 12 November 2026, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, MPR memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden.
Ketentuan tersebut juga mengatur bahwa MPR harus menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden paling lambat 60 hari sejak terjadi kekosongan jabatan.
Wacana tiga wakil presiden yang disampaikan Sultan pun menjadi gagasan mengenai desain kepemimpinan nasional yang masih perlu dikaji dari sisi konstitusi dan tata kelola pemerintahan.













