Lenterainspiratif.Id | Berita Halsel – Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pulau Makian, di duga telah melakukan potongan Honorer Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Staf Penyelenggara dalam pendistribusian Honorer terakhir Bulan Januari.
Pasalnya, tahapan pendistribusian kontrak terakhir pada bulan Januari 2021 terindikasi PPK telah melakukan potongan yang bervariasi.
“Jadi kontrak PPS itu kan 8 Bulan, jadi honor yang pertama itu di berikan menyeluruh, ketua PPS 1.200.000, anggota PPS 1.150.000, Staf ketua sekretariatan 1.100.000 dan anggota 1.000.000, sementara distribusi kedua sampai ke enam itu di potong 50 ribu dengan alasan tranportasi distribusi honor,” ungkap salah satu anggota PPS yang enggan di sebutkan namanya, saat di konfirmasi awak media, Kamis (32/12/2020).
Sambungnya, untuk honor terakhir ini ada di 4 desa di potong per orang 300 ribu, di ketahuinya satu desa PPS 3 orang, dan Kordes itu per kepala di kop 300 ribu.
“Sementara di desa lain itu di potong 50 ribu, dan 300 ribu dan ada desa lain sampai sejauh ini belum di distribusikan, seperti desa Samsuma, Ploli, Daori, Soma, dan Wailoa,” ungkapnya.
Kata anggota PPS tersebut, bahwa distribusi honor terakhir itu tidak seperti biasanya, kata Dia, biasanya distribusi honor itu harus ada daftar hadir atau daftar penerimaan gaji untuk di tanda tangan.
“Tapi sementara ini so tidak ada lagi, dengan alasan pihak KPU Halsel sudah ambil alih. Tetapi ketika kami konfirmasi dengan pihak KPU, ternyata pihak KPU tidak kendalikan itu, malahan dari pihak KPU tidak melakukan pemotongan mereka dan di distribusi langsung,” ujarnya.
Lanjutnya, tetapi ketika hal ini di alihkan di masing-masing kordinator desa, ada kordinator desa yang kemudian itu di bawah perintah ketua PPK Kecamatan Pulau Makian, Mudais Abdullah, untuk mengakomodir potongan tersebut di tingkat PPS.
“Jadi mosi tidak kepercayaan kami, karena kami konfirmasi kejelasan yang di sampaikan oleh pihak KPU melalui teman-teman media, karena kami semua PPS Se Kecamatan Pulau Makian itu kami tahu, karena ini adalah bagian dari permainan dari pihak PPK,” tegas Anggota PPS ini.
Anggota PPS itu bilang, sementara pihaknya bersama teman-teman PPS lainnya ketemu dengan pihak SDM di PPK, ternyata kata dia (SDM PPK), distribusi honor itu semua merata. “Tapi lagi-lagi masing-masing Kordes yang melakukan pemotongan lewat perintah ketua PPK, Mudais Abdullah,” tandasnya.
Sementara Ketua PPK, Mudais Abdullah, menjelaskan bahwa kemarin di distribusi itu baru 9 desa.
“Jadi torang punya laporan akhir kan KPU yang punya tanggungjawab, jadi torang hanya datang kase doi saja, jadi pemotongan itu per kepala 150 Ribu, kemudian 50 ribu itu kita kasih lunas kita punya cap PPS dan di rektorat PPS, di tambah dengan 100 itu dari PPS partisipasi di PPK untuk urus gaji terakhir itu,” ucapnya.
Kalau untuk daftar gaji, kata Mudais, itu semua sudah di ambil alih dari KPU semua untuk laporan terakhir ini, “jadi torang (kami) hanya ambil dia pe doi saja ini,” jelasnya.
Terpisah, Khalid A. Rajak sebagai anggota KPU Halsel yang membidangi Kordinator Devisi Hukum, menegaskan bahwa namanya honor itu tidak boleh di potong dangan alasan apapun, PPK wajib serahkan mereka (PPS) punya honor tanpa pemotongan.
Kata Obet sapaan Akrab Khalid, bahwa PPS punya hak untuk mempertanyakan soal honornya, tanpa ada ancaman-ancaman balik dari PPK.
“Tara (tidak) boleh ancam-ancam begitu. PPS dong (Mereka) punya hak pertanyakan dong (mereka) pe (punya) honor,” terang Obet, saat di konfirmasi awak media melalui Whatsaap.
Dirinya pun menegaskan, jikalau ada temuan bahwa ada PPK melakukan pemotongan pada honorer PPS maka akan di tindak tegas.
“Kalau sampai ada pemotongan. KPU akan mengambil tindakan keras bagi yang bersangkutan,” tegasnya. (Toks).
