Opini: Korupsi sebagai Penghambat Pembangunan di Kabupaten Halmahera Timur

Oleh: Jaidi Abdul Ghani, Koordum Aliansi Masyarakat Anti Korupsi Halmahera Timur (AMAK-HALTIM)

Lenterainspiratif.id | Haltim – Korupsi memiliki dampak yang merusak tidak hanya pada pemerintahan dan institusi, tetapi juga terhadap pembangunan suatu daerah. Di Kabupaten Halmahera Timur, seperti di tempat lain, korupsi telah terbukti menjadi penghambat serius dalam upaya pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

Korupsi menyebabkan sejumlah dampak negatif yang berpengaruh terhadap pembangunan, Alokasi Dana yang Tidak Efektif: Dana yang seharusnya digunakan untuk proyek pembangunan dan pelayanan publik sering kali dialihkan ke tangan individu atau kelompok yang melakukan tindakan korupsi. Akibatnya, proyek-proyek penting terbengkalai atau tidak tuntas, merugikan masyarakat yang seharusnya mendapatkan manfaat.

Penurunan Kualitas Proyek: Korupsi dapat berdampak pada penurunan kualitas proyek yang direncanakan. Bahan berkualitas rendah, konstruksi yang tidak aman, atau ketidaksesuaian dengan standar dapat terjadi karena tindakan korupsi yang mengorbankan integritas proyek.

Rendahnya Kepercayaan Masyarakat: Korupsi merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga. Ketika masyarakat merasa bahwa dana publik digunakan dengan tidak adil atau bermaksud pribadi, mereka mungkin enggan untuk mendukung program-program pembangunan.

Ketidaksetaraan dan Ketidakadilan: Praktik korupsi cenderung memperkuat kesenjangan sosial dan ekonomi. Dana yang seharusnya digunakan untuk memajukan sektor-sektor masyarakat yang lebih lemah sering kali digunakan oleh kelompok yang lebih kuat secara politik atau ekonomi.

Kurangnya Investasi Asing dan Kepercayaan Investor: Korupsi dapat meruntuhkan kepercayaan investor baik domestik maupun asing. Ini berdampak pada berkurangnya investasi dan peluang ekonomi yang dapat mendorong pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja.

Dalam menghadapi tantangan korupsi, perlunya komitmen dan langkah-langkah konkret sangatlah penting: Penguatan Hukum dan Penegakan Hukum: Perlunya sistem hukum yang kuat dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku korupsi.

Transparansi dan Akuntabilitas: Pemerintah harus melibatkan masyarakat dalam pengawasan dan pemantauan pengelolaan dana publik, serta memberikan informasi yang transparan tentang penggunaan anggaran.

Pendidikan dan Kesadaran: Pendidikan masyarakat tentang dampak negatif korupsi dan pentingnya partisipasi dalam pemberantasan korupsi sangatlah penting.

Keterlibatan Aktif Media dan LSM: Peran media dan LSM sebagai wakil masyarakat dalam mengawasi tindak korupsi, serta memberikan informasi yang akurat dan berimbang.

Pemberian Sanksi dan Imbalan yang Sesuai: Sanksi tegas terhadap pelaku korupsi, serta insentif bagi mereka yang berkomitmen pada pemberantasan korupsi, akan membantu menciptakan lingkungan yang tidak toleran terhadap korupsi.

Pemberantasan korupsi bukanlah tugas yang mudah, tetapi merupakan langkah penting dalam membangun masyarakat yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Dengan komitmen bersama dari pemerintah, masyarakat sipil, dan berbagai pihak terkait, Kabupaten Halmahera Timur memiliki potensi untuk melawan korupsi dan mendorong pembangunan yang lebih baik bagi semua warganya.

Seperti proyek jaringan air oleh Dinas PERKIM Kabupaten Halmahera Timur yang dikerjakan PT. Samata Maju Jaya yang menghasilkan kerugian sebesar Rp 2,6 M pada tahun 2020 adalah contoh yang memperlihatkan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan yang ketat dalam pengelolaan proyek infrastruktur. Kasus ini menyoroti risiko korupsi dan penyimpangan dalam proyek publik yang dapat merugikan masyarakat serta menghambat pembangunan.

Transparansi merupakan prinsip yang mendasar dalam pemerintahan yang baik. Dalam konteks proyek infrastruktur, transparansi melibatkan publikasi informasi yang lengkap dan jelas tentang proyek, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dan pelaporan hasil. Keterlibatan publik dalam pemantauan proyek dapat mencegah adanya manipulasi dan pelanggaran yang mungkin terjadi.

Selain itu, akuntabilitas pemerintah dan pihak swasta yang terlibat dalam proyek juga sangat penting. Mereka harus bertanggung jawab atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan proyek sesuai dengan rencana. Pengawasan yang ketat oleh lembaga pengawas dan masyarakat dapat membantu mengurangi risiko penyimpangan dan korupsi.

Kasus ini mengingatkan kita bahwa pembangunan infrastruktur harus berfokus pada kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup. Oleh karena itu, pemerintah dan pihak swasta harus menjalankan proyek dengan itikad baik, profesionalisme, dan tanggung jawab yang tinggi. Ketika kasus seperti ini terjadi, tindakan hukum harus diterapkan secara adil dan tegas, sehingga menjadi contoh bagi pihak-pihak lain yang berkecenderungan melakukan penyimpangan.

Dalam kesimpulan, kasus temuan proyek jaringan air di Kabupaten Halmahera Timur menekankan perlunya peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan dalam pengelolaan proyek infrastruktur. Masyarakat berhak mendapatkan hasil yang optimal dari proyek publik, dan hal ini dapat tercapai melalui komitmen terhadap pemerintahan yang baik dan kebijakan yang terbuka.

Kami memintah Kejaksaan Tinggi Provinsi Maluku Utara untuk segera mengaudit temuan penyalagunaan anggaran dari Dana Alokasi Khusus (DAK) proyek penjaringan pipa air oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Halmahera timur yang di kerjakan oleh PT.Samata Maju Jaya sampai saat ini warga sulit menikmati manfaatnya. Dan kasu ini bukan hanya terjadi di Desa sangaji dan Desa soagimalahan namun suda banyak terjadi kasus serupa dibeberapa desa seperti terjadi di Desa Bicoli? Kejati Maluku Utara harus serius brantas korupsi di Maluku Utara. (TT).