LenteraInspiratif.id | Mojokerto — Keterlibatan sektor perbankan menjadi salah satu unsur dalam upaya memperkuat pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Mojokerto. Hal tersebut terlihat dalam kegiatan pemantauan operasionalisasi KDKMP di Desa Lengkong dan Desa Gayaman, Kecamatan Mojoanyar, Kamis (15/10/2026), yang turut dihadiri perwakilan BRI Cabang Mojokerto.
Kegiatan tersebut dilakukan Deputi Bidang Pengawasan Koperasi Kementerian Koperasi RI, Dr. Ir. Herbert H.O. Siagian, M.Sc., untuk melihat kesiapan operasional koperasi, termasuk kelengkapan fasilitas dan sarana pendukung pelayanan masyarakat.
Kehadiran perwakilan BRI Cabang Mojokerto dalam agenda tersebut menjadi bagian dari sinergi lintas sektor dalam mendorong keberadaan koperasi desa agar mampu berkembang dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Dalam pemantauan itu, Herbert meninjau langsung gerai KDKMP Desa Lengkong sebelum melanjutkan kunjungan ke KDKMP Desa Gayaman. Sejumlah aspek yang diperiksa meliputi fasilitas gerai, kendaraan operasional, hingga kode batang (barcode) koperasi.
Partisipasi BRI dalam kegiatan tersebut menjadi perhatian seiring pentingnya peran berbagai pemangku kepentingan dalam membangun ekosistem koperasi yang berkelanjutan. Meski demikian, bentuk keterlibatan maupun dukungan konkret BRI Cabang Mojokerto terhadap operasionalisasi KDKMP di kedua desa itu belum dijelaskan secara terperinci.
Deputi Bidang Pengawasan Koperasi Kementerian Koperasi RI, Herbert H.O. Siagian, menegaskan bahwa operasionalisasi KDKMP merupakan tahap awal yang membutuhkan komitmen dan kerja sama berbagai pihak.
“Operasionalisasi ini merupakan langkah awal. Dibutuhkan energi, komitmen, dan kerja keras bersama agar KDKMP dapat tumbuh menjadi koperasi yang besar dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Menurut Herbert, koperasi desa perlu dikembangkan bukan sekadar sebagai tempat penyedia kebutuhan pokok, melainkan juga sebagai bagian dari rantai ekonomi masyarakat. KDKMP diharapkan mampu menyerap hasil pertanian, menyediakan kebutuhan produksi petani, serta mendukung pemasaran produk unggulan desa.
Dalam konteks tersebut, sinergi dengan berbagai pihak, termasuk sektor perbankan, menjadi salah satu aspek yang relevan untuk mendukung keberlanjutan usaha koperasi. Namun, realisasi dukungan pembiayaan, pendampingan usaha, atau layanan perbankan dari BRI masih memerlukan konfirmasi lebih lanjut.
Herbert juga menekankan pentingnya pengawasan distribusi barang bersubsidi, terutama LPG dan pupuk, agar penyalurannya tepat sasaran serta sesuai ketentuan.
“Barang-barang bersubsidi harus kita kawal agar penyalurannya tepat sasaran dan tidak dijual sembarangan di luar ketentuan. Hal ini penting karena sangat berdampak bagi masyarakat, khususnya warga yang kurang mampu,” tegasnya.
Sementara itu, Bupati Mojokerto yang diwakili Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto, Nuryadi, S.H., M.M., menyampaikan dukungan pemerintah daerah terhadap pengembangan KDKMP sebagai bagian dari Program Strategis Nasional (PSN).
Pemerintah daerah berharap koperasi dapat menjadi penggerak perekonomian desa melalui penyediaan kebutuhan pokok, penyaluran pupuk dan LPG, serta penyerapan hasil panen masyarakat.
Dengan dukungan dan koordinasi berbagai pemangku kepentingan, KDKMP diharapkan dapat berkembang menjadi lembaga ekonomi yang produktif. Keberadaannya juga diharapkan mampu memperluas peluang usaha, meningkatkan nilai tambah hasil pertanian, dan memperkuat perputaran ekonomi di tingkat desa.
Kegiatan pemantauan tersebut turut dihadiri Dandim 0815/Mojokerto yang diwakili Danposramil 0815/20 Mojoanyar Kapten Inf Karsilan, S.E., perwakilan pemerintah provinsi dan kabupaten, unsur kepolisian, pengurus koperasi, serta masyarakat setempat.
Kehadiran BRI Cabang Mojokerto dalam kegiatan ini menempatkan unsur perbankan sebagai salah satu pihak yang terlibat dalam agenda pengembangan koperasi desa. Ke depan, kejelasan mengenai bentuk sinergi perbankan yang dapat mendukung kebutuhan usaha KDKMP menjadi hal penting untuk diketahui, terutama terkait akses layanan keuangan dan penguatan kapasitas usaha koperasi.
