MOROTAI-LenteraInspiratif.com Badan Nasional Pencegahan Teroris (BNPT) dan Forum Koordinasi Pencegahan Teroris (FKPT) Provinsi Maluku Utara menggelar dialok terbuka penanganan Teroris daerah terluar, Selasa (07/8/2018) mulai pukul 09.20 WIT hingga pukul 17.00 WIT bertempat di Aula lantai dua Kantor BupatiKabupaten Pulau Morotai.
Dialog pencegahan terorisme di kawasan perbatasan ini dihadiri Brigjen Pol Ir.Hamli ME (Direktur Pencegahan BNPT ), Drs.Samsudin A. Kadir, Ketua FKPT Malut , Beny Laos, Bupati Pulau Morotai, Ali Fauzi, mantan anggota Jaringan Terorisme, Dr.Nam Rumkel, dosen Universitas Khairun Ternate, Letkol Laut (P) Joko Indra Rerangin, Danlanal Morotai, Mayor POM B.Sirait, Dansatpom Lanud Leo Wattimena, Supardi SH, Kajari Morotai ), AKP Jhon Solemede, Kapolsek Morsel, Sahril Umasugi, Kaban Kesbangpol Pulau Morotai, para Babinsa Koramil 1508-05/Daruba dan Babinsa Koramil 1508-06/Bere-Bere, Bhabinkamtibmas, Para kepala desa, tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda serta tamu undangan kurang lebih 150 orang,
Ketua FKPT Malut, Samsudin Abd Kadir dalam sambutannya mengatakan, aksi-aksi terorisme adalah kejadian yang mengkhawatirkan, untuk itu ia meminta menjaga agar tidak timbul bibit-bibit terorismse yang timbul dilingkungan masyarakat maupun dilingkungan pendidikan. “Morotai adalah daerah perbatasan, dalam pencegahan terorisme di Morotai, BNPT perlu melakukan langkah-langkah pencegahan salah satunya dengan melaksanakan kegiatan ini,” kata Samsudin.
Bupati Pulau Morotai, Benny Laos mengatakan tidak menutup kemungkinan terorisme bisa masuk ke kabupaten Pulau Morotai karena merupakan daerah terluar. “Kita harus meningkatkan sistem deradikalisasi di kabupaten Pulau Morotai dan kami membutuhkan dukungan seluruh masyrakat dan BNPT,” harapnya.
Bupati meminta BNPT mendorong pemerintah pusat agar meningkatkan kesejahteraan Prajurit TNI-POLRI di wilayah perbatasan khususnya di kabupaten Pulau Morotai. Selain itu Materi Kebijakan dan strategi pencegahan terorisme yang disampaikan Brigjen Pol Ir. Hamli M, Direktur Pencegahan BNPT memaparkan peristiwa terjadinya aksi terorisme di Indonesia dilakukan secara terorganisir. “Pemerintah tidak bisa melaksanakan pencegahan aksi teror secara sendiri namun harus melibatkan seluruh elemen masyrakat,” katanya.
Menurutnya, dalam pencegahan terorisme dilakukan dengan cara deradikalisasi (untuk orang yang sudah menjadi terorisme dan kontra radikalisasi mencegah orang agar tidak terjaring terorisme). “Deradikalisasi dan kontra radikalisasi perlu kita lakukan, diharapkan peran tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam meredam radikalisasi di wilayah kabupaten Pulau Morotai,” pintanya.
Dikatakan, bahwa responding motif aksi teror berdasarkan hasil riset Insep tahun 2012 45,5% soal Idiologi agama, 20% Solidaritas komunal, 12,7% MOB mentality, 10,9% balas dendam, 9,1 % soal Situasional dan 1,8% separatism dengan testimoni Ali Fauzi, mantan anggota Jaringan Terorisme.
Untuk memperdalam materi potensi radikalisme di kawasan perbatasan Maluku Utara disampaikan Dr.Nam Rumkel, dosen Universitas Khairun Ternate. Dalam pemaparannya ia menjelaskan Potensi Radikalisme di Pulau Morotai sebagai Wilayah perbatasan di Maluku Utara belum didukung sarana prasarana yang memadai dan, termasuk Morotai Jaya masih minim personil TNI-POLRI. “Provinsi Maluku Utara khususnya Pulau Morotai belum ada yang namanya terorisme dan hasil survei masih setingkat radikalisme,” ujarnya.
Dijelaskan, potensi masuknya terorisme di Kabupaten Pulau Morotai sangat mudah karena tidak ada penjagaan dan pemeriksaan yang ketat di Jalur Penyebrangan di Kabupaten Pulau Morotai. Sedangkan penguatan kearifan lokal menangkal pengaruh radikalisme di Maluku Utara dipaparkan Samsudin A Kadir, ketua FKPT Malut.
Menurutnya, kearifan lokal harus ditingkatkan bersama, peran tokoh agama dan tokoh masyarakat penting dalam menjaga kearifan lokal di lingkungan masyrakat. “Harus saling menghargai perbedaan satu sama lain, jangan ego dalam keseharian kita di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat,” harapnya. (Man).
