Tolak Kenaikan BBM, Mahasiswa Mojokerto Raya Demo DPRD

Lenterainspiratif.id | Mojokerto – Ratusan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa, Rabu (7/9/2022). Aliansi yang mengatasnamakan Cipayung Plus ini menuntut pembatalan harga BBM bersubsidi.

Sejumlah organisasi mahasiswa di Mojokerto ikut berpartisi dalam akasi kali ini. Diantaranya, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dan Aliansi BEM di Mojokerto Raya.

Aksi kali ini digelar di dua titik yakni gedung DPRD Kota dan Kabupaten Mojokerto.

Ratusan masa aksi berkumpul di Terminal Kertajaya sekitar pukul 09.00 WIB. Setelah itu, para mahasiswa ini konvoi ke kantor DPRD Kota Mojokerto sekitar pukul 10.00 WIB. Sejumlah masa aksi langsung membentuk barisan disambut melakukan orasi dan aksi bakar ban.

Kemudian, rombongan mahasiswa ini bertolak ke gedung DPRD Kabupaten Mojokerto yang berada di Jalan RA Basuni, Kecamatan Sooko, Mojokerto.

Ketua PMII Cabang Mojokerto, Ahmad Rofi’i mengatakan jika aksi kali ini sebagai bentuk penolakan kenaikan BBM bersubsidi yang telah ditetapkan pemerintah pusat pada Sabtu, 3 September 2022 kemarin. Dirinya merasa naiknya BBM jenis Pertalite dan Solar ini memberatkan masyarakat.

“Terutama masyarakat yang bekerja sebagai sopir angkot, buruh, dan tukang ojek online,” kata Rofik pada, Rabu (7/9/2022).

Selain itu, dengan naiknya harga BBM ini Mahasiswa Mojokerto menilai bisa membuat harga sejumlah bahan pokok melambung tinggi.

“Karena dampak dari kenaikan BBM ini sangat luar biasa,” ungkapnya.

Dalam aksi kali ini, Aliansi Mahasiswa menyampaikan 4 tuntutan kepada DPRD Kota dan Kabupaten Mojokerto. Diantaranya, Menolak kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi.

Selain itu, Mahasiswa Mojokerto juga mendesak pemerintah untuk secara serius dan sungguh-sungguh memberantas mafia bahan bakar minyak (mafia BBM).

Mahasiswa menganggap BLT bukan solusi, karena BLT tidak bisa mandiri. Pemerintah harus memperluas lapangan kerja dengan upah layak.

Mahasiswa juga menuntut dibuatkannya perbub atau perwali untuk menstabilkan perekonomian daerah. Bahwa inflasi lokal harus ditekan seideal mungkin, tidak semakin membesar. (Diy)