LenteraInspiratif.id | Mojokerto – Seluruh pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto deklarasi anti korupsi di Pendapa Graha Maja Tama Kantor Bupati Mojokerto, Selasa (11/6/2024). Acara ini sebagai bentuk upaya dan komitmen Pemkab Mojokerto memberantas korupsi di wilayahnya.
Penandatanganan perjanjian kinerja dan pakta integritas tahun anggaran 2024 dilakukan Bupati Mojokerto, Sekretaris Daerah, para Asisten beserta seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Mojokerto. Acara ini disaksikan langsung Kepala Satgas Pencegahan Korwil III KPK RI Wahyudi dan Supervisor Pencegahan Korwil III KPK RI Irawati.
Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawati, mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang berintegritas serta mencegah munculnya potensi tindak pidana korupsi.
“Antara lain untuk mencegah korupsi pada penggunaan fasilitas negara, pengadaan barang dan jasa, pemberian gratifikasi dan jual beli jabatan,” ucap Ikfina.
Pada kesempatan itu, Ikfina mengingatkan jika ASN masih nekat melakukan tindak pidana, maka pakta integritas itu akan memperberat proses hukum.
“Sehingga pakta integritas ini tidak sekadar dibaca dan ditandatangani, tapi juga mempunyai konsekuensi,” jelas Ikfina.
Ikfina menuturkan, sejauh ini Pemkab Mojokerto bekerja sama dengan KPK untuk mewujudkan pemerintahan yang berintegritas. Menurut Ikfina, selama ini KPK memberikan pendampingan dan monitoring terhadap penggunaan APBD Pemkab Mojokerto.
Salah satunya menggunakan sistem monitoring center for prevention (MCP) milik KPK. Pemkab Mojokerto harus mengunggah dokumen-dokumen penggunaan APBD ke sistem tersebut untuk diversifikasi dan diperiksa oleh KPK RI.
“Dari awal KPK sudah memberi pendampingan. Dengan begitu, KPK menjadi tahu apa yang kami kerjakan dan teman-teman di internal Pemkab Mojokerto, tujuan utamanya dalam rangka pencegahan,” pungkas bupati Ikfina. (roe/adv)
