Mojokerto – Aksi unjuk rasa ratusan kepala desa dan perangkat desa di Kabupaten Mojokerto berlangsung tegang, Rabu (24/12/2025). Massa memprotes kebijakan pemangkasan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2026 yang dinilai berdampak langsung pada penurunan pendapatan tetap (siltap).
Sejak pagi, massa yang tergabung dalam gerakan Pamong Majapahit memadati dan mengepung Kantor Pemerintah Kabupaten Mojokerto. Dengan membawa spanduk dan poster tuntutan, mereka mendesak pemerintah daerah mengembalikan ADD seperti semula.
Sejumlah tulisan bernada protes terlihat dibentangkan, di antaranya “Kembalikan ADD Seperti Semula”, “Jangan Potong Gaji Kami”, hingga “Manusiakan Manusia”. Orasi demi orasi disampaikan secara bergantian oleh perwakilan perangkat desa.
Situasi sempat berjalan kondusif ketika perwakilan massa diterima audiensi oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Mojokerto. Namun, pertemuan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan yang diharapkan.
“Hasil audiensi belum menemukan titik temu. Kami akan bertahan sampai Bupati Mojokerto menemui kami secara langsung,” ujar salah satu kepala desa di hadapan massa.
Ketegangan meningkat ketika massa meminta aparat kepolisian membuka akses masuk ke area Pendopo Pemkab Mojokerto. Permintaan tersebut ditolak dengan alasan pengamanan. Penolakan itu memicu emosi pendemo hingga terjadi aksi saling dorong di depan gerbang kantor pemerintahan.
Dalam situasi tersebut, seorang anggota kepolisian sempat ditarik ke area dalam kantor Pemkab Mojokerto. Teriakan dan ketegangan mewarnai jalannya aksi sebelum akhirnya dapat dikendalikan.
Koordinator aksi kemudian mengimbau seluruh peserta unjuk rasa untuk menahan diri dan tidak melakukan tindakan anarkis. Massa kembali menyampaikan tuntutan dengan pengawalan ketat aparat keamanan.
Dalam tuntutannya, pendemo meminta Pemkab Mojokerto segera menerbitkan regulasi atau peraturan bupati yang mengatur siltap kepala desa dan perangkat desa secara adil. Mereka juga mengancam tidak akan menjalankan sejumlah program pemerintah daerah jika tuntutan tidak dipenuhi.
Hingga siang hari, ratusan kepala desa dan perangkat desa masih bertahan di depan Kantor Pemkab Mojokerto, menunggu kehadiran Bupati Mojokerto Muhammad Al Barra untuk memberikan penjelasan langsung terkait kebijakan pemangkasan ADD.
