Lenterainspiratif.id | Mojokerto – Kelangkaan pupuk subsidi di Kabupaten Mojokerto membuat petani semakin menjerit. Pengurangan jatah dari pemerintah pusat terhadap pasokan pupuk bersubsidi kabupaten Mojokerto menjadi penyebab kelangkaan pupuk bersubsidi.
Kepala Dinas Pertanian, Teguh Gunarko mengatakan, salah satu penyebab kelangkaan pupuk di kabupaten Mojokerto dikarenakan pemangkasan alokasi pupuk di kabupaten Mojokerto oleh pemerintah pusat sebanyak 60 persen.
“Alokasi yang kita ajukan sebanyak 65 ribu ton, sedangkan sampai hari ini yang dikasihkan hanya 36 ribu ton,” ujar teguh, Rabu (5/5/2021).
Menyikapi hal itu, dinas pertanian berupaya melakukan pengajuan ke dinas pertanian provinsi untuk menambah alokasi pupuk bersubsidi di kabupaten Mojokerto.
“Kita sudah mengajukan ke dinas pertanian provinsi, hanya saja prosesnya tidak bisa instan. Harus menunggu pengajuan dari setiap kabupaten baru bisa diturunkan,” jelasnya.
Teguh juga mengaku kalau sudah mengirimkan surat ke produsen pupuk agar menyediakan pupuk non subsidi untuk memenuhi kebutuhan petani meskipun harga pupuk non subsidi 3 kali lipat lebih mahal.
“Kita sudah mengirimkan ke Petro Kimia untuk menyediakan pupuk non subsidi, sebagai pendamping pupuk non subsidi,” jelasnya.
Selain itu Teguh juga menyarankan kepada petani untuk menggunakan pupuk jenis lainnya atau mengoptimalkan pupuk organik.
“Soalnya lahan pertanian jika tidak ada pupuk juga susah, pasti produktifitas rendah,” pungkasnya.
Sementara itu, anggota komisi II DPRD Kabupaten Mojokerto, Abdul Hakim mengatakan, stok pupuk bersubsidi memang menipis. Komisi II DPRD Kabupaten Mojokerto juga sempat sidak ke gudang dan yang tersedia rata rata banyak pupuk Non Subsidi.
Sedangkan terkait kelangkaan pupuk subsidi di Mojokerto, politisi fraksi PKB menjelaskan senada dengan Kepala Dinas Kabupaten. Ia menilai kelangkaan pupuk subsidi karena terjadi pemangkasan alokasi oleh pemerintah pusat
“Waktu itu di proponsi jatim disosialisasikan ada pengurangan pupuk subsudi untuk 2021, kalau secara gambalangnya mereka tidak menjelaskan,” ujar Hakim.
Selanjutnya, hakim berusaha menghubungi Komisi IV DPR RI untuk menanyakan kejelasan alokasi pupuk subsidi di Mojokerto
“Setelah ini kami coba komunikasi dengan wakil ketua komisi 4 DPR RI mbak Anggi,” pungkasnya. (Diy)
