Mojokerto – Pekerjaan penggantian saluran air dan trotoar yang dikerjakan CV Dwi Mulya Jaya sejak hampir dua bulan lalu dirasa cukup menganggu. Tak hanya dampak pengerukan saluran dengan alat berat yang membuat pemilik toko, variasi mobil dan depot makanan menutup usahanya, namun aksi buka tutup jalan yang kerap dilakukan membuat keadaan makin runyam.
Rekanan diduga tak mempunyai skala prioritas untuk meminimalisir dampak proyek. Nyatanya, penempatan material-material u-gutter dan proyek untuk pekerjaan sepanjang 512 meter di sisi barat (lebar kerukan 4-5 meter) dan timur sepanjang 516 meter (dengan lebar kerukan 1.5 meter) membuat lalu lintas setempat sering tersendat.
Parahnya muncul persoalan baru yaitu mencuatnya keluhan warga bahwa proyek u-gutter senilai Rp 9 miliar diduga jadi ajang pungli oknum tak bertanggung jawab.
Sejumlah pemilik usaha di jalur protokol ini mengaku terpaksa membayar pegawai proyek dengan besaran tertentu agar mendapat prioritas jalan. Mencuatnya dugaan pungli ini diduga lantaran tidak adanya Standar Operasional Operasional (SOP) proyek yang dikerjakan CV Dwi Mulya Jaya.
“Kami beri uang kepada pegawai (proyek). Agar segera di kasih jalan, usaha kami ini nyewa ada yang Rp 30-50 juta pertahun, ” beber seorang pemilik usaha di jalan R. A. Basuni, Rabu (27/11).
Mengenai besaran rupiah yang diberikan, pemilik usaha yang enggan disebut jati dirinya itu menolak menyebutkan nominal uang tersebut.” Pokoknya adalah, mereka juga butuh buat beli rokok. Nggak kalau sampai Rp 1.5 juta, ” imbuhnya.
Ia mengungkapkan terpaksa mengeluarkan uang jatah tersebut. Sebab jika tidak maka pengerukan saluran air selebar kurang lebih 2 meter akan mematikan usahanya.” Kalau (u ditchnya) tidak segera dipasang maka kami nggak bisa buka. Kalau nunggu giliran, mau kapan baru selesai, ” imbuhnya lagi.
Menurut ia, sejak proyek tersebut dikerjakan sekitar dua bulan lalu usahanya praktis sepi.” Yak apa pak gini terus. Sepi, lihat itu, ” keluhnya sembari menunjukkan tokonya.
Bahkan karena adanya rehabilitasi saluran air itu, maka pihaknya wajib mengeluarkan dana lagi untuk merenovasi lantai tokonya.”Ini butuh dibuatkan tleseran agar mobil tidak natap kalau keluar. Nggak cukup Rp 2 juta untuk bikin teleseran seperti ini. Iya kalau milik kita dewe, ini milik orang pak, ” pungkasnya.
Sejumlah warga mulai mengeluhkan dampak proyek pendestrian jalur protokol R. A Basuni. Sejak hampir dua bulan lalu dirasa cukup menganggu mata pencaharian mereka. Tak hanya dampak pengerukan saluran dengan alat berat yang membuat pemilik toko, variasi mobil dan depot makanan menutup usahanya, namun aksi buka tutup jalan yang kerap dilakukan membuat keadaan makin runyam.
Rekanan diduga tak mempunyai skala prioritas untuk meminimalisir dampak proyek. Nyatanya, penempatan material-material u-gutter dan proyek untuk pekerjaan sepanjang 512 meter di sisi barat (lebar kerukan 4-5 meter) dan timur sepanjang 516 meter (dengan lebar kerukan 1.5 meter) membuat lalu lintas setempat sering tersendat.
“Mohon solusinya pihak terkait. Perempatan Sookoke utara bolak-balik ditutup. Yang punya usaha bisa bekerja maksimal, ” keluh pemilik akun Louis yang memposting keluhannya disebuah media sosial.
Keluhan tersebut tak ayal mengundang pro dan kontra di jaga maya.
Sayangnya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Mojokerto Bambang Purwanto diduga sengaja menghindar ketika dikonfirmasi soal dampak proyeknya. Dihubungi via HP ia melimpahkan permasalahan ini ke anak buahnya.
Sementara itu, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek pendestrian R. A. Basuni, Heri Subekti malah melimpahkan persoalan tersebut ke kepala desa setempat jika ada keluhan. “Kalau warga waktu mau action, ada kades selaku wakil desa. Kalau ada keluhan silahkan ke Kades. Kalau usahanya sepi ya silahkan ngomong kades. Kalau kita menangani warga satu-satu tidak ketemu. la sosialisasinya dulu gimana loh,” sergahnya balik.
Heri yang juga Kabid Tata Bangunan dan Prasarana Jalan tersebut mengungkapkan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Polres setempat dalam proyek tersebut. “Soal penutupan jalan saya sudah ke Kasatlantas karena kalau dibuka malah tidak selesai – selesai,” tandasnya.
Ia juga membantah tidak adanya skala prioritas dalam proyek tersebut. “Jalan itu buka tutup kok, begitu yudit datang langsung kita masukan. Lalu lintas tetap jalan, jadi tidak menganggu kok. Untuk soal ini saya sudah ke Kasatlantas kok dan langsung di survei,” akunya.(roe)
