Jurnalis : Faisal Habeba
MOROTAI, Lentera inspiratif.com
Diduga kurang tegasnya pemerintah daerah morotai dalam menginisiasi persoalan kelapa bido terhadap petani kelapa kini menjadi polemik tersendiri. Pasalnya, kelapa bido merupakan kelapa yang kini menjadi incaran mata internasional, karena mempunyai nilai jual yang sangat tinggi dan dalam kategori kelapa yang unik. Namun, masyarakat Morotai sangat menyayangkan dan kecewa terhadap pemerintah setempat. Sebab, pemerintah setempat kurang memperhatikan dan tak mau melakukan pengembangan terhadap kelapa bido. Ironisnya, pemerintah setempat sampai saat ini belum merumuskan untuk mensejahterakan masyarakat lewat pertanian kelapa. Padahal, masyarakat morotai bisa bertahan hidup dan lari dari keterpurukan dengan cara bertani kelapa. Serta pemerintah daerah morotai seolah – olah menutup mata, dengan nasib petani kelapa bido saat ini, karena tak ada solusi dan perhatian yang diberikan.
“Bahwa kelapa bido saat ini, sudah menjadi pembahasan ekspor ditingkat pasar internasional, “tutur Irwan Soleman, Wakil Rektor III Universitas Pasifik Morotai, Maluku Utara, saat ditemui pada, Kamis (23/11/2017).
Seharusnya ada sosialisasi kelapa bido dari Pemerintah Daerah Morotai lewat Dinas Pertaniaan. Agar, masyarakat mengembangkan dan melestarikan kelapa bido tersebut. Serta, petani kelapa bido menanam kelapa lebih banyak lagi. Karena sudah seharusnya, pemerintah daerah memperdayakan petani kelapa.
“Persoalan kesejahteraan masyarakat lewat pertanian, ini merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah, “ucapnya
Diketahui bersama, saat ini banyak investor yang masuk di Kabupaten Morotai, Maluku Utara, untuk membeli lahan, yang bertujuan untuk meyiapkan tumbuhnya industri jangka panjang. Hal inilah, jika pemerintah tidak menginisiasi masyarakat menanam kelapa bido. Maka sudah tentu kita akan di gilas peradaban kapitalisme, serta peradaban globalisasi.
“Bahwa kelapa bido ini adalah kelapa yang unik dan mempunyai harga yang sangat tinggi. Dan sudah seharusnya Pemerintah Morotai mengeluarkan salah satu Peraturan Daerah (Perda) yang melindungi kelapa bido tersebut, “jelasnya
Disamping itu, khususnya dinas pertanian sudah seharusnya merumuskan konseleran peraturan daerah terkait dengan perlindungan kelapa bido. Karena Peraturan Daerah (Perda) juga pasti akan melahirkan norma hukum yang di ikat langsung oleh Pemerintah Daerah Morotai. Sehingga, masyarakat pun tidak sembarangan memperjual belikan kelapa bido.
“Studi kasus yang saya temukan ada saudara-saudara kita yang dari luar daerah berkunjung ke Morotai dan membeli kelapa bido, yang berada di Desa Bido, Kecamatan Morotai Timur, Kabupaten Pulau Morotai, di hitung satu buah senilai Rp 1jt. “tandasnya
Kabiro Maluku Utara : Iksan Togol
