foto : masa aksi saat berada di depan kantor bupati halmahera utara
Jurnalis : Ismir Lina
Halmahera utara, Lentera Inspiratif.com
Aliansi Peduli Masyarakat Desa, mengepung Kantor Bupati Halmahera Utara, Senin (23/10/2017), menuntut agar proses pelantikan kepala desa dibatalkan. Pasalnya, karena terdapat kecurangan dalam proses Administrasi.
Sebab, dalam Pilkades serentak di kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, pada tgl 04 Oktober 2017 lalu. Salah satunya di Desa Kakara B, Kecamatan Tobelo Selatan, Halmahera utara, tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
Sehingga, warga Desa Kakara B, gelar demonstrasi di depan Kantor Bupati Halmahera Utara. Karena dalam pelaksanaan Pilkades bertentangan dengan Permendagri no 112 thn 2014 pasal 1 dan 2, soal Daftar Pemilihan Tetap (DPT). Masa aksi juga mengecam kepada Pemerintah Halmahera utara, untuk membatalkan pelantikan tiga kepala desa, karena pihak panitia penyelenggara berselingkuh dengan kandidat. “Dalam hal ini melakukan kecurangan dalam administrasi, seperti anak usia 16 thn disertakan dalam pencoblosan, “tegas
Poli K. Romoni, selaku koordinator aksi.
Poli menambahkan, Pemerintah Halmahera utara, harus batalkan pelantikan 3 kepala Desa, yakni Desa Kakara B, Desa Doitia dan Desa Kaikupa, karena tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. “Dan bubarkan 3 panitia di desa masing-masing yang tidak profesional dalam menjalankan tugas serta mencedrai nilai demokrasi.”jelasnya (mir)
Kabiro Maluku Utara : Iksan Togol
Editor : Didit Siswantoro
