LenteraInspiratif.id | Mojokerto – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mojokerto segera mendapat kucuran dana segar untuk mengarungi tahapan Pemilu 2024. Dari Rp 20 miliar anggaran hibah Pemkab Mojokerto, 40 persen diantaranya akan dicairkan tahun ini.

Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto Dody Faizal mengatakan, alokasi dana hibah sebesar Rp 20 miliar untuk lembaganya masih dalam taraf ideal.

“Sebelumnya kami mengajukan Rp 25 miliar, kalau yang disetujui Rp 20 miliar masih ideal,” ucapnya.

Di tahun ini, Bawaslu akan menerima anggaran hibah sekitar Rp 8 miliar atau 40 persen. Dody menjelaskan jika dana tersebut akan dipergunakan untuk pembiayaan gaji badan Ad Hoc.

“Seperti Panwascam, PKD, Pengawas TPS dan juga sekretariat dan stafnya,” ucapnya.

Dody mengakui jika pembiayaan honor badan AdHoc ini menjadi penyerap anggaran terbesar, hampir 50 persen. Sebab, badan Adhoc ini bakal dibentuk di setiap kecamatan hingga TPS.

“Panwascam saja ada sekitar 54, terus PKD ada sekitar 304 desa dan pengawas TPS ada sekitar 3.300 sekian. Jadi alokasi yang paling besar ya untuk Adhoc ini,” jelasnya.

Selain untuk pembayaran honor Adhoc, anggaran hibah Pemkab ini akan digunakan untuk penanganan perkara pelanggaran pemilu. Sebab, menurut Dody, tidak menutup kemungkinan adanya laporan pelanggaran dari masyarakat.

“Dan jika laporan masyarakat ini masuk ke ranah pidana kita membutuhkan anggaran untuk penanganannya. Misalnya untuk mendapatkan saksi ahli dan sebagainya,” jelasnya.

“40 persen itu juga tidak dihabiskan semuanya di tahun 2023, kita akan menghemat untuk nantinya digunakan dalam tahapan di tahun 2024,” tukasnya.