Jombang, Lentera Inspiratif.com
Aksi penolakan yang dilakukan oleh sejumlah warga Dusun Kedondong, Desa Blimbing, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, mendapat atensi dari pihak Anggota DPRD Jombang maupun perwakilan dari PT Lapindo Brantas. Karena warga menolak atas tempatnya akan dijadikan pengeboran gas oleh PT Lapindo Brantas. Sehingga, hal ini mematik DPRD Jombang, yang diwakili oleh Komisi C untuk melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di lokasi yang akan dijadikan pengeboran gas, pada Kamis (05/04/2018). Ironisnya, ketika melakukan sidak sejumlah anggota Komisi C, digeruduk oleh sejumlah warga setempat meminta agar melakukan pertemuan dengan pihak terkait.
Awalnya, warga tak mengetahui adanya sidak yang dilakukan oleh Komisi C. Setelah beberapa warga mengetahui, akhirnya masa dari warga semakin banyak mendatangi lokasi yang sidak anggota Komisi C. Dan para warga meminta, agar wakil rakyat ini bisa mengakomodir warga dengan pihak pemerintah maupun PT Lapindo Brantas untuk menyelesaikan persoalan ini.
"Kami ingin masalah ini mendapat tanggapan yang serius. Karena pihak pemerintah maupun dari PT Lapindo Brantas tak ada sosialisasi sebelumnya pada warga Desa. Dan warga Desa juga takut jika ada pengeboran gas dari PT Lapindo Brantas, akan terjadi seperti yang ada Di Porong, Sidoarjo. Karena contoh itu, membuat warga menjadi trauma, "ungkapnya Yusuf, salah satu perwakilan warga Desa Blimbing.
Atas reaksi itu, akhirnya sejumlah perwakilan warga Desa, Kepala Desa setempat, anggota Komisi C, perwakilan dari PT Lapindo Brantas, serta Camat Kesamben, menggelar pertemuan di Kantor Camat untuk mencari solusi maupun titik temu. Dalam pertemuan itu juga nampak dihadiri Kapolsek dan Danramil.
Sementara itu, menurut Mas'ud Zuremi, Ketua Komusi C, ketika dimintai keterangan usai menggelar pertemuan di Kantor Camat Kesamben, menjelaskan bahwa memang benar, pihak PT Lapindo Brantas belum melakukan sosialisasi, hal itu diucapkan oleh Kapolsek, Danramil, Pak Camat serta warga, saat pertemuan yang berlangsung tadi. Ini menunjukkan bahwa buruknya komunikasi dari PT Lapindo Brantas pada Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) maupun pada warga Desa setempat. Dan hal ini juga diakui oleh pihak dari PT Lapindo.
"Saya minta secepatnya pada pihak PT Lapindo Brantas untuk melakukan sosialisasi secara massif pada Muspika, Pemerintah Desa maupun pada warga semuanya, "jelasnya.
Mas'ud Menambahkan, apa yang menjadi kehendak masyarakat, selama bisa menunjang program pemerintah maka saya harap PT Lapindo Brantas bisa mengakomodir. Dan juga PT Lapindo Brantas mengakui sudah pernah melakukan pertemuan dengan pihak pimpinan daerah.
"Pertemuan itu hanya sebatas perencaan saja, katanya. Dan untuk yang hadir dari unsur pimpinan daerah diwakili oleh dinas terkait. Sedangkan unsur dari Muspida diwakili oleh Wakil Ketua DPRD. Dan pertemuan itu berada diruang Swagata, "pungkasnya. (dit)
