Lenterainspiratif.id | Mojokerto – Aksi unjuk rasa (Unras) ratusan Mahasiswa di Mojokerto memanas. Bahkan, salah satu masa aksi mengaku dipukul oleh oknum polisi.
Mahasiswa Mojokerto yang mengatasnamakan Cipayung Plus ini menggelar demo di gedung DPRD Kota dan Kabupaten Mojokerto untuk menolak kenaikan harga BBM bersubsidi.
Dalam unras di depan kantor DPRD Kota Mojokerto, massa aksi sempat bersitegang dengan oknum polisi dan berujung insiden pemukulan. Berawal saat Ketua DPRD, Sunarto menemui masa aksi untuk menyampaikan sepatah kata dan menerima tuntutan dari Mahasiswa. Setelahnya, Sunarto mencoba mundur dari kerumunan masa.
Namun, para mahasiswa yang belum puas mendengar jawaban Sunarto tidak berkenan ketua DPRD meninggalkan massa aksi. Dan akhirnya kerusuhan terjadi dalam demo penolakan kenaikan BBM hingga terjadi insiden pemukulan.
Korban pemukulan Elang Teja Kusuma menceritakan jika dirinya menerima bogeman dari oknum polisi saat ketua DPRD meninggalkan massa aksi. Setelah menerima pukulan, Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Mojokerto ini dibantu peserta aksi lainnya untuk mundur dari barisan.
“Waktu pak Sunarto mau mundur saya menerima kepalan tangan. Teman-teman langsung menarik saya untuk mundur (barisan),” paparnya saat di wawancara wartawan selepas demo pada, Rabu (7/9/2022).
Mahasiswa yang akrab disapa Tejo ini mengaku sudah mengantongi identitas oknum polisi yang melakukan pemukulan. Dirinya langsung meminta agar Kapolres Kota Mojokerto segera memberikan tegas terhadap oknum polisi yang melakukan tindakan represif ini.
“Yang melakukan pemukulan polisi yang melakukan pengamanan aksi. Kapolres janjinya akan segera menindak dalam 2 kali 24 jam,” ucap Tejo.
Tak berhenti disitu, Mahasiswa Universitas Islam Majapahit (Unim) ini berencana membuat laporan resmi ke Polres Mojokerto Kota terkait insiden pemukulan ini.
“Ya saya secara pribadi akan melapor ke Polres Mojokerto Kota,” pungkasnya.
Aksi penolakan kenaikan BBM ini diikuti oleh sejumlah organisasi mahasiswa di Mojokerto. Diantaranya,Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dan Aliansi BEM di Mojokerto Raya.
Aliansi Mahasiswa membawa 4 tuntutan kepada DPRD Kota dan Kabupaten Mojokerto. Diantaranya, Menolak kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi.
Selain itu, Mahasiswa Mojokerto juga mendesak pemerintah untuk secara serius dan sungguh-sungguh memberantas mafia bahan bakar minyak (mafia BBM).
Mahasiswa menganggap BLT bukan solusi, karena BLT tidak bisa mandiri. Pemerintah harus memperluas lapangan kerja dengan upah layak.
Mahasiswa juga menuntut dibuatkannya perbub atau perwali untuk menstabilkan perekonomian daerah. Bahwa inflasi lokal harus ditekan seideal mungkin, tidak semakin membesar. (Diy)
