Lenterainspiratif.com, Halut – Salah satu tokoh pemuda Desa Togawa besi, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, Rifki R Kasibit, meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan penyimpangan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2019 dalam pemeliharaan sumber air bersih desa dan penyelenggaraan pos kesehatan desa atau Polindes. “Ya mas, kami mendesak aparat penegak hukum untuk segera menindaklanjuti dan mengusut secara tuntas, dugaan korupsi yang dilakukan oleh Hardi Litimi selaku Kepala Desa Togawa besi, “Kata Rifky R Kasibit saat dikonfirmasi melalui via seluler, Sabtu (30/05/2020).
Dia mengatakan, dalam waktu dekat dirinya bersama sejumlah masyarakat berencana akan segera memberikan laporan resmi kepada aparat penegak hukum. Selain itu, dirinya juga berharap agar segala dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana desa dapat ditelusuri secara mendalam. Sebab, banyak terjadi dugaan penyimpangan anggaran dana desa yang dilakukan oleh kepala desa tersebut, yang berakibat masyarakat dirugikan atas tindakan itu.
“Padahal tim monitoring sudah pernah turun, namun sepertinya tidak sempat untuk melakukan pemeriksaan, karena kepala desa tidak ada di tempat, “jelasnya.
Kepala Desa Togawa besi, Hardi Litimi diduga melakukan penyelewengan anggaran pemeliharaan air bersih desa senilai Rp. 24.618.408, dari total anggaran Rp. 79.118.408. Sedangkan untuk biaya Polindes senilai Rp. 20.000.000, dari nilai anggaran Rp. 24.100.000.
“Buktinya untuk pemeliharaan air bersih, uang yang diserahkan ke TPK baru senilai Rp. 9,5juta. Ditambah lagi untuk belanja satu paket alat dan jasa pengeboran hanya senilai Rp. 45 juta. Terus yang lainnya di kemanakan oleh Kepala Desa, “beber Rifky.
Disinyalir merugikan negara puluhan juta rupiah, Rifky meminta agar penegak hukum dan dinas terkait segera melakukan pengusutan. “Kami meminta agar penegak hukum segera melakukan penyelidikan dan mengusut tuntas tindakan yang dilakukan oleh Kepala Desa Togawa besi. Sebab, atas perbuatannya itu, pihak masyarakat setempat dan negara yang dirugikan olehnya, “tandasnya.
Sebelumnya, sejumlah masyarakat Desa Togawa besi menggelar demonstrasi di depan kantor desa setempat untuk meminta Kepala Desa Togawabesi membeberkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran Dana Desa tahun 2019 yang dinilai ada dugaan penyimpangaan dalam pengelolaannya. Serta, meminta agar penegak hukum segera melakukan pengusutan secara tuntas dan transparan. Jika Kepala Desa terbukti menyalahgunakan wewenangnya, maka segera diproses secara hukum yang berlaku di Negara Indonesia. (dit)
