Tak Difasilitasi Kantor Oleh Pemkot, Panwaslu Nyatakan Hanya Siap Dipilgub

Jurnalis : Siswanto

Mojokerto, lenterakiri.com
Terkait dengan kebutuhan kantor Kesekretariatan untuk Panwaslu (panitia pengawas pemilihan umum) Kota Mojokerto, Jawa Timur, terbilang sangat mendesak. Pasalanya, karena sebentar lagi Kota Mojokerto akan memiliki hajat besar yaitu pesta demokrasi pilihan Walikota Mojokerto. Instansi yang bersifat adhoc ini, masih kesulitan dalam melakukan kinerjanya. Sebab, untuk menentukan rapat saja masih kebingungan. Dan terkadang mereka terpaksa harus rapat di warung kopi ataupun tempat yang dikira kurang wajar.

Namun,  sebenarnya Pemkot (pemerintah kota) Mojokerto, sudah menawarkan  beberapa opsi agar panwaslu kota mojokerto untuk menempati lantai dua bekas dinas pendidikan dan kebudayaan sebagai tempat Kesekretariatan. Akan tetapi tempat tersebut,  sepertinya kurang layak untuk di tempati, selain sangat kotor juga kurang patas kalau harus jadi satu dengan Dinas terkait.Sampai dengan saat ini panwaslu kota mojokerto sudah dua kali menemui walikota mojokerto. Namun, belum mendapatkan hasil apa apa dan tanpa akejelasan.

“Pesta demokrasi ini, yang punya hajat itu kan harusnya Pemkot bukan kita sebagai panwas. Kalau nanti kita tidak dapat fasilitas kantor terus kerjanya tidak maksimal ya kita tidak bisa di salahkan,  selain itu kalo ndak ada kantornya kita hanya siap di pilgub saja, masalah pilwali otomatis ndak siap “terang Ulil Absor, salah satu anggota panwaslu Kota Mojokerto, pada Jum’at (22/09/2017).

Lanjut, Ulil, Kenapa pemkot sampai dengan saat ini tidak mampu memfasilitasi Kantor Panwaslu. Hal itu di akibatkan difisitnya perkantoran di kota mojokerto hingga tahun depan.”imbuhnya

Sementara saat ditemui,  Edwin Endra Praja selaku sekretaris komisi II DPRD Kota Mojokerto, Jawa Timur,  mengatakan apapun kondisinya seharusnya pemkot harus bisa memberikan fasilitas yang memadai karena panwas itu adalah lembaga yang sangat penting. Meski defisit gedung kantor kan bisa memberikan pengadaan yang bersifat alternatif” terang mantan Dewan Pengupahan Kota Mojokerto yang juga Politisi Partai Gerindra. (sis)

Editor : Didit Siswantoro