Lenterainspiratif.id | Mojokerto – Usai menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati, puluhan aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Mojokerto selanjutnya melakukan audiensi bersama Wakil Bupati Mojokerto, Muhammad Al-Barra.
Selain Gus Barra, audiensi tersebut juga turut dihadiri oleh beberapa Kepala dinas yang ada di Kabupaten Mojokerto.
Ketua Bidang Eksternal PC PMII Mojokerto, Ana Yuskristianingsih mengatakan, salah satu yang menjadi sorotan adalah soal infrastruktur. Ia menanyakan terkait ambrolnya jembatan penghubung antar Dusun di Dawarblandong yang tak kunjung diperbaiki.
“Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan, salah satunya soal jembatan di Dusun Talun Brak, Desa Talun, Kecamatan Dawarblandong, yang sempat dijanjikan seminggu rampung tapi nyatanya tidak ada tindak lanjut, kami kemarin sudah sidak kesana, kami kesini untuk menagih janji,” ungkapnya, Rabu (18/5/2022).
Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Mojokerto menyampaikan bahwa pihaknya sangat terbuka dengan kritik dari mahasiswa. Namun dalam hal pembangunan juga harus memperhatikan skala prioritas.
“Kita juga di dalam pemerintahan ini butuh koreksi butuh masukan soal janji yang mungkin belum terealisasi, tapi dalam hal pembangunan ada yang harus di dahulukan dan ada yang harus direncanakan apalagi APBD kita hanya sekitar 2,5 triliun, itu lebih sedikit jika dibandingkan dengan Kabupaten lain,” jelas Gus Barra.
Sementara itu menurut Kepala Dinas PUPR Kabupaten Mojokerto, Renaldi Rizal Sabirin, pihaknya bersama petugas dinas PUPR telah melakukan survei. Berdasarkan perhitungan pembangunan jembatan membutuhkan anggaran sebesar 9 miliar.
“Terkait biaya sebesar itu, kami berinisiatif untuk meminta bantuan ke kementerian PUPR, proposalnya saya antar langsung kesana, semoga ada kabar baik, sehingga di tahun depan sudah bisa dilakukan proses pengerjaan,” ucap Renaldi.
Dalam kesempatan ini, Ketua Umum PC PMII Mojokerto juga mengkritisi terkait penyelewengan Bantuan Sosial (Bansos) di Kabupaten Mojokerto.
“Beberapa bulan lalu di Desa Domas ada penarikan kembali uang BPNT oleh oknum pendamping PKH, belum lagi yang terbaru di Ktorejo, dinsos harus membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus ini,” katanya.
Merespon hal tersebut Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto, Tri Raharjo Murdianto, menuturkan jika pelaku penyelewengan bantuan sosial termasuk BPNT sudah di proses dan bakal disanksi sesuai prosedur yang berlaku.
“Kami akan memberikan sanksi tegas jika ada penyelewengan, jika ada temuan silahkan dilaporkan kepada kami,” pungkasnya.
Sebelumnya, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Mojokerto menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Pemkab Mojokerto, Rabu (18/5/2022) sekitar pukul 12.30 WIB. Para mahasiswa ini menagih janji dan visi-misi Bupati dan Wakil Bupati yang sampai saat ini belum terealisasi.
Ada sembilan catatan yang dilayangkan pengunjuk rasa ke Pemkab. Di antaranya, menyoroti belum terlaksananya pembangunan jembatan Dusun Talun Brak, Desa Talun, Kecamatan Dawarblandong, stagnannya indeks pembangunan manusia (IPM), meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran, hingga dugaan penyelewengan oleh oknum Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto terkait penarikan uang tunai pengganti bantuan pangan non tunai (BPNT) serta Kabupaten Layak Anak (KLA). (DIY)
