TIDORE – Persoalan tapal batas antara Desa Toseho dan Tului, Kecamatan Oba, Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, hingga kini belum ada penyelesaian yang konkrit atau belum kelar terselesaikan. Sehingga, masyarakat Desa Toseho menggangap bahwa Pemerintah Kota Tidore tak serius dalam menangani persoalan itu. Bukan hanya itu, masyarakat juga menuding bahwa Walikota Tidore hanya obral janji belaka.
“Saya menganggap Pemerintah Kota Tidore dalam hal ini Walikota Tidore hanya sekadar obral janji. Buktinya, sudah lama persoalan tapal batas dua Desa itu, hingga kini belum terselesaikannya, “terang Rafly A. Gafar, Tokoh Pemuda Desa Toseho, sekaligus Sekretaris tim 9 tapal batas Desa Toseho, Jumat (21/6/2019).
Selain itu kata Rafly, masyarakat Desa Toseho juga kecewa terhadap kinerja Pemerintah Kota Tidore yang dinilai lambat dalam menangani persoalan yang ada. Padahal, beberapa bulan lalu, Walikota Tidore Kepulauan, Ali Ibrahim juga turun ditengah masyarakat dua Desa tersebut, untuk segera menyelesaikan persoalan itu. Namun kenyataannya hingga kini, persoalan itu belum ada tindaklanjut untuk penyelesaiannya.
“Walikota Tidore, Ali Ibrahim, pada tanggal 8 Februari 2019 lalu, dihadapan masyarakat Toseho yang datang di kantor Walikota menyatakan akan segera menyelesaikan persoalan tapal batas. Bahkan dirinya juga berjanji akan memasang tanda tapal batas usai Pemilu 2019. Namun, apa yang dijanjikan oleh Walikota Tidore, hingga kini belum ada yang terealisasi. Dan kami kecewa atas janji yang diberikan oleh Walikota Tidore pada masyarakat, karena tidak dipenuhinya, “jelasnya.
Rafly berharap, agar Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan bisa menseriusi penyelesaian permasalahan tapal batas antara desa Toseho dan Desa Tului. Karena persoalan tapal batas adalah persoalan yang mendasar untuk mengetahui teritorial sebuah Desa.
“Jika masalah tersebut tidak diperhatikan, maka tentu akan melahirkan konflik sosial. Selain itu tapal batas juga harus menjadi prioritas Pemerintah. Karena, jika batas wilayah tidak jelas maka berpengaruh terhadap penggunaan anggaran di desa, karena penggunaan anggaran dilihat berdasarkan jumlah penduduk dan luas wilayah pada desa tersebut, “tandas Rafly.
Terpisah, Haerudin Sadek, mantan Ketua Umum Himpunan pelajar Mahasiswa Toseho, mengatakan Pemerintah Kota Tidore harus fokus untuk menyelesaikan persoalan tapal batas. Sebab, jika tapal batas belum terselesaikan, maka akan menghambat proses pembangunan di Desa, bahkan akan berpotensi terjadinya konflik antar warga Desa. “Agar tidak terjadi konflik sosial, maka segera Walikota Tidore Kepulauan untuk menyelesaikan tapal batas yang ada. Selain itu, agar pembangunan yang ada di Desa pun tak terhambat, lantaran persoalan tapal batas yang belum kelar, “pungkasnya. (red)
