Kota Mojokerto, LenteraInspiratif.id – Pemerintah Kota Mojokerto kembali menegaskan komitmennya terhadap peningkatan kualitas pendidikan melalui pemanfaatan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) yang akuntabel. Hal itu disampaikan langsung oleh Wali Kota Mojokerto, Ika Puspitasari, saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan BOSP berbasis ARKAS-MARKAS yang terintegrasi dengan SIPD bagi satuan PAUD se-Kota Mojokerto, Jumat (25/4/2025).
Acara yang digelar di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tersebut turut dihadiri oleh narasumber nasional dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Republik Indonesia, Wildan Surya Nugraha.
Dalam sambutannya, Wali Kota yang akrab disapa Ning Ita itu menekankan pentingnya penggunaan dana BOSP secara tepat sasaran. Ia mengatakan bahwa dukungan pemerintah pusat melalui BOSP harus mampu memberikan dampak nyata terhadap mutu layanan pendidikan di Kota Mojokerto, terutama bagi anak-anak usia dini.
“Ini bukan hanya soal dana yang digelontorkan dari pusat, tapi soal tanggung jawab kita dalam memastikan bahwa setiap rupiah dimanfaatkan untuk kebutuhan yang benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan,” ujar Ning Ita.
Menurutnya, ini merupakan tahun kedua lembaga PAUD dan TK di Kota Mojokerto menerima alokasi dana BOSP dari APBN. Namun, ia mengingatkan bahwa penggunaan dana negara harus disertai dengan pelaporan yang tertib, transparan, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
“Pelaporan keuangan saat ini sudah berbasis aplikasi dan wajib terkoneksi dengan SIPD. Ini menjadi tantangan baru, tapi juga langkah maju menuju tata kelola yang lebih baik,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah sengaja menghadirkan narasumber dari pusat agar pengelola satuan pendidikan tidak merasa terbebani dengan perubahan sistem pelaporan yang kini lebih kompleks.
“Kita tidak ingin ada satu pun pengelola yang kesulitan dalam pelaporan. Maka, kami hadirkan langsung narasumber dari Kemendikdasmen agar bisa memberikan pemahaman dan pendampingan secara menyeluruh,” jelas Ning Ita.
Ning Ita juga mengingatkan pentingnya prinsip kehati-hatian dalam mengelola dana publik. Ia berharap pengelola PAUD tidak hanya sekadar memenuhi aspek administrasi, tetapi juga memiliki kesadaran penuh akan tanggung jawab sosial dalam mencerdaskan generasi muda.
“Dana ini amanah. Kalau tidak kita kelola dengan benar, yang dirugikan bukan hanya negara, tapi masa depan anak-anak kita sendiri,” tegasnya.
Sementara itu, Wildan Surya Nugraha dalam paparannya menyampaikan bahwa ARKAS-MARKAS dan SIPD merupakan sistem yang dikembangkan untuk menjamin transparansi dan efisiensi penggunaan anggaran di satuan pendidikan.
“Melalui integrasi ini, semua transaksi dan laporan keuangan satuan pendidikan bisa dimonitor secara real-time oleh pemerintah daerah dan pusat. Ini akan meminimalisir potensi penyimpangan sekaligus mempercepat proses pelaporan,” jelas Wildan. (Roe/adv)
