Lenterainspiratif.id | MOJOKERTO – Sejumlah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Mojokerto yang tergabung dalam Aliansi LSM Bersatu (ALU) mengadakan audiensi dengan Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati, Rabu (26/1/2022).
Dalam audiensi yang dilaksanakan di ruang SBK Pemkab Mojokerto ini dihadiri oleh Wakil Bupati Muhammad Al Barra Lc M.hum, Sekertaris Daerah Drs. Teguh Gunarko M.Si dan sejumlah kepala OPD.
Ketua LSM LPR, Mahrodji Mahfud menyampaikan isu-isu yang saat ini muncul di tengah masyarakat, seperti kelangkaan pupuk.
“Tersedia pupuk yang melimpah tetapi tidak dapat di bagikan kepada masyarakat sehingga membuat masyarakat kesulitan karena surat keterangan dari bupati belum turun,” ucapnya.
Selain itu, dalam penilaian Mahrodji penyaluran bantuan sosial (bansos) tidak tepat sasaran.
Bahkan, pendataan penerima bansos yang dilakukan Dinas Sosial ini disinyalir tidak update. Pasalnya, banyak data orang yang sudah meninggal tetap mendapatkan bantuan karena datanya tidak segera dirubah.
“Terkadang orang kaya mendapat bantuan beras, sementara orang miskin tidak dapat, Inilah kelemahan-kelemahan yang perlu di perbaiki oleh pemerintah,” ungkapnya.
Tidak hanya itu, Mahrodji juga mengingatkan tugas Dinsos terkait pemeliharaan anak jalanan yang sering mengganggu kenyamanan.
“Seperti anak punk. Dan juga banyak anak di bawah umur berjualan di jalanan. Mereka perlu dibina oleh dinas sosial,” pungkasnya.
Dalam kesempatan itu, Bupati Mojokerto, Ikfina Fahmawati mengatakan, LSM adalah lembaga kontrol masyarakat kepada Kabupaten Mojokerto yang dapat menjadi masukan dari kami agar dapat mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di kabupaten Mojokerto.
“Untuk permasalahan yang telah disampaikan tentu saja akan segera kami tindak lanjuti , jadi mohon segera laporkan datanya baik tertulis atau tidak, kami akan menginvestigasi sendiri, asal data ada dan valid,” ucapnya.
Menurut Ikfina, Ini adalah momen untuk memperbaiki Kabupaten Mojokerto. Dirinya juga menegaskan jika Pemab Mojokerto, berkomitmen mewujudkan yang kalian sampaikan menuju Mojokerto adil dan makmur.
“Semua nya akan kami dengar, terutama masukan yang sifatnya prioritas akan wajib kami segera tindak lanjuti,” Pungkasnya Bupati Mojokerto.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Mojokerto, Teguh Gunarko mengatakan, terkait masalah pertambangan, Pemkab Mojokerto sudah meninjau ke lapangan dan sudah disampaikan ke Kementerian.
Kemudian, Pemkab juga akan menindaklanjuti hal tersebut dengan menggelar seminar khusus yang membahas masalah galian c, dengan menghadirkan para LSM, Polisi dan Kementrian agar segera mendapatkan solusi.
“Sudah usulkan DLH, agar pemda diberikan kewenangan tidak menutup lokasi, tetapi memiliki kewenangan menyegel alat berat yang bisa merusak lingkungan,” pungkasnya. (David/Diy)
