LENTERAINSPIRATIF.ID | MOJOKERTO – Komisi II DPRD Kota Mojokerto terus menunjukkan komitmennya dalam mengawal pelaksanaan pembangunan dan memastikan penggunaan anggaran daerah berjalan efektif serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PUPRPerakim) serta Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Mojokerto di Ruang Komisi II DPRD Kota Mojokerto, Senin (13/7/2026).
Rapat dipimpin Koordinator Komisi II DPRD Kota Mojokerto sekaligus Wakil Ketua DPRD Kota Mojokerto, Arie Hernowo. Turut hadir Ketua Komisi II Santoso Bekti Wibowo beserta jajaran anggota Komisi II.
Pada agenda pertama, Komisi II melakukan pembahasan bersama Dinas PUPRPerakim yang dipimpin Kepala Dinas PUPRPerakim, Endah Supriyani. Fokus pembahasan tertuju pada kesiapan operasional dan pemeliharaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Kota Mojokerto.
Keberadaan IPLT dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung peningkatan kualitas sanitasi perkotaan. Karena itu, Komisi II menaruh perhatian terhadap kesiapan biaya operasional maupun pemeliharaan fasilitas tersebut agar dapat berfungsi secara optimal dan berkelanjutan.
Selain mendukung pemenuhan readiness criteria atau kriteria kesiapan program, pembahasan tersebut juga diarahkan untuk memastikan fasilitas IPLT nantinya mampu memberikan pelayanan pengelolaan lumpur tinja yang lebih baik, menjaga kualitas lingkungan, serta mendukung terwujudnya Kota Mojokerto yang sehat dan nyaman bagi masyarakat.
Usai pembahasan bersama Dinas PUPRPerakim, Komisi II melanjutkan RDP dengan Bapperida Kota Mojokerto yang dihadiri Sekretaris Bapperida, Nara Nupiksaning Utama, ST, CGCAE.
Dalam kesempatan itu, Bapperida memaparkan realisasi pelaksanaan anggaran hingga Semester I Tahun Anggaran 2026. Berdasarkan hasil evaluasi rapat staf pada Juni lalu, serapan anggaran Bapperida menempati posisi empat tertinggi di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto.
Capaian tersebut dinilai menjadi indikator bahwa pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Bapperida berjalan sesuai perencanaan dan target yang telah ditetapkan.
Anggota Komisi II DPRD Kota Mojokerto, Moeljadi, mengatakan RDP merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD sekaligus bentuk dukungan terhadap berbagai program strategis yang dijalankan pemerintah daerah.
Menurutnya, pengawasan yang dilakukan DPRD bertujuan memastikan setiap rupiah anggaran daerah dapat digunakan secara akuntabel, tepat sasaran, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Komisi II memberikan dukungan terhadap berbagai program strategis yang dijalankan OPD. Namun kami juga terus melakukan pengawasan agar setiap perencanaan, pelaksanaan hingga penggunaan anggaran dilaksanakan secara akuntabel, efisien, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Ia menilai program pengelolaan IPLT memiliki arti penting dalam mendukung peningkatan kualitas sanitasi lingkungan di Kota Mojokerto. Sementara capaian serapan anggaran Bapperida yang tergolong baik diharapkan dapat terus dipertahankan sehingga seluruh program pembangunan dapat terlaksana sesuai jadwal dan sasaran.
Moeljadi menambahkan, sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah merupakan kunci utama dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.
Melalui forum RDP tersebut, Komisi II DPRD Kota Mojokerto berharap koordinasi antara legislatif dan eksekutif semakin kuat, sehingga pelaksanaan pembangunan maupun peningkatan pelayanan publik di Kota Mojokerto dapat berjalan lebih optimal, terukur, dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. (Roe/adv)
