MOJOKERTO, LenteraInspiratif.id – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Mojokerto ikut memeriksa sejumlah pejabat dan kepala sekolah terkait kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).
Pemeriksaan ini dilakukan karena beberapa sekolah di Mojokerto menjadi penerima bantuan Chromebook dari pemerintah pusat dalam program digitalisasi pendidikan. Dengan demikian, para pejabat dan kepala sekolah dimintai keterangan sebagai saksi, bukan sebagai pihak terlapor.
Kasi Pidsus Kejari Mojokerto, Rizky Raditya Eka Putra, membenarkan adanya pemanggilan tersebut. Ia menegaskan bahwa kasus ini sepenuhnya merupakan kewenangan Kejaksaan Agung (Kejagung).
“Benar, minggu lalu ada pemanggilan saksi. Tapi detailnya saya tidak bisa sampaikan, karena perkara ini langsung ditangani Kejagung,” ujar Rizky, Jumat (22/8/2025).
Terkait berapa banyak sekolah di Mojokerto yang menerima bantuan Chromebook, Rizky meminta hal itu ditanyakan langsung ke Dinas Pendidikan.
Sementara itu, Kepala SDN Kutogirang, Noyo, mengaku sekolahnya mendapat 29 unit Chromebook pada 2021 lalu. Hingga kini perangkat tersebut masih dipakai siswa untuk kegiatan belajar.
“Memang benar, sekolah kami menerima bantuan itu. Masih dipakai sampai sekarang,” ucapnya.
Hingga berita ini diturunkan, Dinas Pendidikan Kabupaten Mojokerto belum memberikan keterangan resmi soal jumlah sekolah penerima maupun mekanisme distribusinya.
Sebagai catatan, penyelidikan dugaan korupsi ini berpusat di Kemendikbudristek. Sedangkan pemeriksaan di Mojokerto hanya bagian dari pengumpulan keterangan saksi terkait distribusi bantuan Chromebook di daerah.
