HALUT – Sebagai bangsa yang menjunjung tinggi demokrasi dalam bermasyarakat, demonstrasi merupakan hal yang wajar. Indonesia sebagai sebuah bangsa besar yang berasaskan Pancasila dengan menjunjung tinggi demokrasi sebagai inti kehidupan bermasyarakat. Demonstrasi sebagai ekspresi kebebasan bersuara dan berpendapat sangat diperlukan di negara demokrasi seperti Indonesia.
“Menyampaikan pendapat itu dilindungi oleh undang-undang. Akan tetapi, melakukan tindakan kekerasan pada masa aksi itu tak dibenarkan oleh undang-udang, “terang Isran Syukur, salah satu Dosen Kebijakan Publik, Universitas Muhammadiyah Ternate, Maluku Utara, saat dikonfirmasi, Minggu (02/12/2018).
Pemberian ‘izin’ unjuk rasa bukanlah cermin dari pemerintah yang lemah, tetapi merupakan pemenuhan hak dari rakyat untuk melakukan hal tersebut karena memang Dalam Demokrasi memberi ruang untuk mengeluarkan pendapat atau pun melakukan aksi protes jika kebijakan yang diambil pemerintah tak sesuai keinginan publik.
“Demonstrasi menandakan bahwa masyarakat masih hidup untuk menentukan nasibnya di tengah kegalauan politik nasional yang kian memanas. Karena ditengah ada persoalan yang melanda, otomatis masyarakat menyuarakan kegalauannya pada pemerintah dan para wakil rakyat yang ada. Kalau tak mengadu pada mereka, para rakyat mengadu pada siapa lagi, “tegas Isran.
Akan tetapi, menurut Isran, nilai demokrasi kali ini tercoreng di wilayah Kabupaten Halmahera Utara (Halut). Pasalnya, saat berlangsungnya demonstrasi yang dilakukan oleh petani kopra, para pemerintah tak menyambut para demonstran dengan baik. Buktinya, para demonstran disambut oleh pemerintah dengan mengerahkan beberapa preman dan oknum Satpol PP untuk melawan para demonstran.
“Nilai demokrasi itu sudah ternodai. Sebab, para petani kopra ada yang dipukul, ditendang. Sehingga, memakan dua korban luka dan patang tulang akibat dari pukulan dan tendangan. Lebih ironisnya, mereka (Preman dan oknum Satpol PP) membawa kayu balok sambil mengejar pengunjuk rasa, “paparnya.
Isran berharap, agar pihak kepolisian segera mengusut tuntas kasus tersebut. Serta, Komisi Aparatur Sipil Negera (KASN) melakukan investigasi keterlibatan beberapa oknum ASN dalam dugaan keikutsertaan dalam melakukan intimidasi dalam para demonstran menuntut kenaikkan harga kopra, pada Rabu (28/11/2018), di depan Kantor Bupati Halmahera Utara.
“Harapan saya agar pihak KASN turun melakukan identifikasi. Serta, pihak Kemendagri juga ikut serta dalam mengusut persoalan itu. Karena ini ada indikasi penyelewengan kewenangan, “tutup Politisi Partai Amanat Nasional (PAN). (reynold/dit)
