Lenterainspiratif.id, MOJOKERTO – Bupati Mojokerto Ikfina Fahmawat meminta agar para pegawai baik ASN maupun non-ASN untuk menerapkan core values BERAKHLAK yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pesan ini ia sampaikan saat menjadi narasumber dalam agenda Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kualitas Pegawai Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Mojokerto, Rabu (23/2/2022).
“Core values BERAKHLAK sudah resmi ditetapkan Presiden RI Joko Widodo, core values BERAKHLAK sendiri merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif,” tuturnya.
Ikfina menambahkan, core values ASN menjadi titik tonggak penguatan budaya kerja, yang tidak hanya dilakukan pada ASN tingkat pusat namun juga pada tingkat daerah. “ASN yang bertugas sebagai pegawai pusat maupun pegawai daerah harus mempunyai core values yang sama,” kata Ikfina mengutip pesan Presiden RI, Joko Widodo.
Tak hanya terkait core values ASN, orang nomor satu di lingkup Pemerintah Kabupaten Mojokerto ini juga mengajak para peserta bimtek yang juga sebagai pegawai di lingkup Pemkab Mojokerto untuk menerapkan budaya kerja ‘Bangga Melayani Bangsa’. “Di negara lain pun, punya budaya kerja. Kita sendiri di Indonesia juga memiliki budaya kerja, yakni Bangga Melayani Bangsa. Oleh karena itu, mari kita terus produktif di era pandemi seperti ini,” tuturnya.
Dalam kesempatan kali ini, Bupati Mojokerto juga mengajak seluruh pegawai Pemkab Mojokerto untuk bersama-sama mewujudkan Kabupaten Mojokerto menuju kemandirian fiskal daerah. Mengingat saat ini, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terus mendorong kemandirian fiskal di daerah.
“Saat ini, BPK RI juga terus mendorong kita untuk menuju kemandirian fiskal daerah. Di Jawa Timur sendiri, hanya ada satu kota yang telah berpredikat mandiri. Sementara Kabupaten Mojokerto saat ini masih dalam kategori menuju kemandirian fiskal. Maka mari kita bersama-sama mewujudkan Kabupaten Mojokerto menjadi daerah yang telah mencapai kemandirian fiskal,” tandasnya.
Dengan itu, lanjut Ikfina, di tengah gempuran pandemi Covid-19 ini, Kabupaten Mojokerto bisa tidak bergantung lagi dengan anggaran dari pemerintah pusat. “Imbas pandemi ini, dana transfer dari pusat ke daerah juga terhambat, sehingga kita harus berupaya menggenjot PAD dan pendapatan sah daerah lebih maksimal lagi,” ujarnya.
Perempuan pertama yang menjabat sebagai Bupati Mojokerto ini berharap, dengan sinergitas antar stakeholder di Kabupaten Mojokerto, ke depan akan mampu menjadikan Kabupaten Mojokerto adil dan makmur. (DIY).
