Lenterainspiratif.id | Malang – Pemberlakuan kebijakan Pemerintah terkait PPKM kembali menuai kritik dari mahasiswa. Kali ini kritik tersebut disampaikan oleh Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Malang Raya. Mereka mendesak agar Pemerintah menjalankan amanah undang-undang secara mutlak.
“Kita ada tema besar, mendesak pemerintah segera menuntaskan kasus COVID-19 dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Itu yang akan kita sampaikan kepada DPR,” ucap Humas IMM Malang Raya, Roni Versal kepada wartawan di sela unjuk rasa depan DPRD dan Balai Kota Malang, Senin (9/8/2021).
Berdasarkan data mereka menyatakan jika angka kasus COVID-19 di Kota Malang selama 5-8 Agustus 2021 angka kasus COVID-19 justru bertambah.
“Ternyata pemerintah dalam penanganan COVID-19 ini tidak mengacu langsung kepada Undang-Undang Kekarantina Kesehatan. Selama masa karantina wilayah atau karantina mandiri wajib memberikan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Karena dalam undang-undang itu, wajib dipenuhi kebutuhan makannya,” imbuh Roni.
Poin-poin tuntunan yang disampaikan mahasiswa antara lain :
1. Terapkan Undang-Undang Kekarantina Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 secara mutlak dalam mengatasi pandemi COVID-19.
2. Wujudkan pendidikan gratis selama pandemi COVID-19.
3. Wujudkan new normal dan pemulihan kehidupan ekonomi masyarakat.
4. Menuntut pemerintah bertanggung jawab terhadap buruh yang di PHK dan memenuhi kebutuhan dasar dan hak normatif kepada buruh.
5. Berikan jaminan kesehatan bagi tenaga medis.
6. Berikan jaminan fasilitas kesehatan yang layak bagi masyarakat.
7. Mengecam sikap represif aparat dalam penanganan pandemi COVID-19.
8. Menolak tenaga kerja asing (TKA) selama pandemi.
9. Mendesak Pemerintah Kota Malang untuk memberikan penerangan jalan umum. ( tim )
