Geram, DPRD Desak Walikota Evaluasi Kadis Pendidikan Kota Ternate

Lenterainspiratif.id | Ternate – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate mendesak kepada walikota Ternate untuk mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Ternate, Sabtu (5/11/2022) Kemarin.

Desakan DPRD terhadap Wali kota Ternate tersebut lantaran karena beberapa pekan ini sering munculnya masalah di internal Disdik yang bisa berdampak mutu pendidikan dan tercorengnya nama instansi.

Ketua Komisi III DPRD Kota Ternate, Anas U Malik, mengatakan, pihaknya mendesak Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Ternate agar secepatnya mengambil kebijakan untuk menyelesaikan konflik yang ada di internal wilayah kerjanya.

“Sudah terlalu banyak masalah pada Disdik. Yang pertama, misalnya pembayaran honor guru yang sering terlambat, kemudian yg kedua terdapat kekurangannya tenaga guru di tiga kecamatan terluar yakni Batang Dua, Hiri dan Moti, selain itu juga, masalah pungli dan dualisme kepala sekolah beberapa waktu kemarin,” ujarnya,

Ketua komisi lll juga mengatakan bahwa, permasalahan yang ada Disdik itu juga di sebabkan ketidak terjaganya diskomunikasi antara staf dan pimpinan. dan itu akan mempengaruhi proses belajar mengajar yang berdampak pada siswa.

Olehnya itu, selaku anggota DPRD yang mempunyai fungsi dalam pengawasan, maka dirinya meminta agar pihak Disdik secepat mungkin menyelesaikan persoalan tersebut dan meningkatkan mutu pendidikan.

“pada saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) kami selalu mengingatkan kepada Kepala Disdik agar secepatnya benahi persoalan tersebut agar kiranya ke-depan tidak ada lagi permasalahan yang terjadi,” Lanjut Anas.

Ia kemudian menambahkan, dengan permasalahan yang sering terjadi maka ini menjadi prioritas walikota Ternate untuk mengevaluasi kinerja Kepala Disdik secepat mungkin, demi kemajuan mutu pendidikan dalam wilayah kota Ternate.

“Karena tidak ada alasan untuk hal tersebut kalau soal sarana dan prasarana sudah di siapkan, selain itu, masalah sumber anggaran ,Disdik punya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda),” tutupnya. (Umsohy)