LenteraInspiratif.id – Jagat media sosial baru-baru ini dihebohkan oleh aksi seorang penyedia jasa program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mengunggah konten video berjoget sambil memamerkan keuntungan harian sebesar Rp6 juta. Meski terlihat seperti konten hiburan biasa, video ini memicu gelombang kritik hingga berujung pada penghentian sementara izin operasional sang vendor. Kasus ini menjadi alarm keras mengenai pentingnya etika digital, terutama ketika seseorang terlibat dalam program strategis pemerintah.
Konten Personal vs. Amanat Publik
Program Makan Bergizi Gratis adalah inisiatif pemerintah yang didanai oleh pajak rakyat dengan tujuan sosial yang sangat sensitif: pemenuhan gizi anak bangsa. Ketika seorang vendor yang merupakan representasi dari pelaksana program mengunggah konten yang terkesan “memamerkan” keuntungan (flexing), hal tersebut menciptakan distorsi persepsi di masyarakat.
Alih-alih melihat kesuksesan distribusi gizi, publik justru menangkap kesan adanya komersialisasi berlebihan di atas program bantuan sosial. Di sinilah letak pentingnya pemahaman etika digital; bahwa tidak semua aktivitas pekerjaan, terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik, layak dijadikan konten hiburan demi mengejar engagement atau viralitas.
Dampak pada Kepercayaan Publik
Dalam teori komunikasi massa, persepsi publik dibangun dari fragmen-fragmen informasi yang mereka temui di media sosial. Aksi pamer keuntungan di tengah program sosial dapat menggerus tingkat kepercayaan (public trust) terhadap transparansi dan efektivitas program itu sendiri.
Masyarakat akan mulai mempertanyakan: “Apakah kualitas makanan sudah sesuai jika keuntungannya sebesar itu?” atau “Apakah anggaran negara dialokasikan dengan tepat?”. Satu konten singkat yang kurang bijak dapat merusak citra positif yang sedang dibangun oleh ribuan pelaksana program lainnya di seluruh Indonesia.
Catatan untuk Pelaku Komunikasi Digital
Kasus ini mengajarkan bahwa menjadi mitra pemerintah bukan hanya soal memenuhi target teknis, tetapi juga menjaga integritas moral dan komunikasi. Para pelaku digital atau content creator yang bekerja sama dengan instansi publik wajib memahami batasan antara privasi, promosi bisnis, dan tanggung jawab sosial.
Digitalisasi menuntut kita untuk cepat beradaptasi, namun etika harus tetap menjadi kemudi utamanya. Jangan sampai ambisi untuk viral mengalahkan substansi dari pengabdian kepada masyarakat.
Yulia Lauranza
