Mojokerto – Dua proyek yang di tangangani CV Dwi Mulya Jaya senilai Rp 3.121.960.000 di jalan majapahit dengan pembangunan rehabilitasi saluran air serta trotoar dan CV Jaya Mulya dengan proyek rehabilitasi saluran di Lingkungan Kelurahan Balongsari di jalan Empunala diduga menyalahi spesifikasi yang seharusnya.
Banyaknya laporan terkait dampak yang di rasakan masyarakat proyek rehabilitasi saluran air bernilai miliaran rupiah di Kota Mojokerto akhirnya dibidik Dewan.
Komisi II DPRD Kota Mojokerto dipastikan segera menggelar sidak ke kedua lokasi tersebut. Cek ricek tentang adanya penggunaan material bongkaran sebagai pengganti tanah urug sedianya digelar Jumat (1/11) tadi pagi. Kegiatan sidak tersebut adalah respon atas pengaduan masyarakat (dumas). Namun lantaran adanya giat partai yang dilakukan koordinator Komisi II Djunaedi Malik di Surabaya maka inspeksi mendadak ditangguhkan sampai Senin (4/11) mendatang.
“Kami mendapatkan pengaduan masyarakat jika pengurukan ugether di proyek jalan Mojopahit dan jalan Empunala tidak menggunakan sirtu melainkan tanah sisa pengerukan. Jika benar, tentu itu jelas tidak benar karena menyalahi spek,” ujar Wahyu Nur Hidajat, Wakil Ketua Komisi II, tadi pagi.
Menurutnya, penggunaan material sisa pengerukan akan menyebabkan tanah disekitarnya amblas. “Tanah dimungkinkan akan mengalami amblas seperti yang sudah – sudah. Karena tanah kerukan kan berupa bongkahan-bongkahan material sehingga akan amblas meski dikasih sirtu,” imbuhnya.
Tak hanya menyoal penggunaan sisa tanah kerukan. Komisi II menyoroti penempatan material saluran air di pinggir jalan.
“Mestinya tidak ditaruh dipinggir jalan, apalagi dalam jumlah yang besar. Itu akan menganggu aktivitas lalu lintas dan perekonomian di daerah tersebut. Sekarang banyak toko-toko dan usaha warga yang tutup selama berlangsungnya proyek tersebut,” sesalnya.
Dalam kesempatan itu, Wahyu menyatakan Komisi II akan meminta timeline dari setiap proyek. Sehingga pola pengawasan Komisi II terhadap proyek bisa maksimal. “Kita akan meminta timeline pada instansi terkait sehingga representasi kronologis urutan peristiwa atau jadwal aktivitas. Garis waktu dapat dibuat,” pungkasnya.
Sementara itu, Moch. Harun anggota Komisi II lainnya mengungkapkan jika pihaknya akan secepatnya mengagendakan sidak tersebut. “Secepatnya. Ini lagi kita rapatkan,” katanya.
Senada dengan Wahyu ia mengatakan mendapat aduan masyarakat perihal adanya penggunaan material kerukan dalam proyek tersebut. “Iniloh ada dumas mengenai penggunaan kerukan. Kan bisa longsor mas,” tandasnya.
Hingga kini, proyek tersebut masih tengah berlangsung. Namun proyek saluran jalan Mojopahit tampaknya akan tuntas lebih cepat bahkan telah disidak oleh Walikota Ika Puspitasari. (roe)
