Lenterainspiratif.id | Ternate – Aliansi Mahasiswa Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (AMSM STKIP Kieraha Ternate Menggugat) menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung rektorat STKIP Kie Raha Ternate, pada Senin (15/02/2021) terkait dengan persoalan akreditasi kampus dan Lembaga Pelatihan Keterampilan Kampus (LPK).
Aksi tersebut di gelar pada pukul 09.30 Wit dengan massa aksi berkisar 90 orang lebih. Aksi pun di gelar dengan di peralati sound sistem, spanduk, dan selebaran propaganda-propaganda.
Di ketahui, LPK merupakan lembaga kursus kampus dibawa naungan Yayasan Pengembangan Sumber Daya Manusia (YPSDM-MUI). Sampai sekarang YPSDM-MUI menjadi permasalahan bagi mahasiswa STKIP terhitung sejak 2015 sampai saat ini masi dipertanyakan.
Selaku Kordinator Aksi, Firman Larudu, saat dikonfirmasi awak media usai aksi mengatakan bahwa, suatu perguruan tinggi yang berkualitas akan melahirkan lulusan yang berkualitas pula. Namun, untuk menjadi suatu perguruan tinggi yang berkualitas dan berkompeten tentu harus di dukung dengan kualitas tenaga pendidik serta sarana dan prasarana yang dapat menunjang kualitas perguruan tinggi.
Kata Firman, hal ini berbeda dengan yang terjadi di STKIP Kieraha Ternate. Bisa dilihat dari ketersediaan buku Dan perpustakaan yang masih minim, peralatan laboratorium yang masih jauh dari kata sempurna, jaringan internet, dan juga tenaga pendidik/dosen yang jarang mengajar.
“Lembaga Pelatihan dan keterampilan (LPK) ini berlaku bagi mahasiswa yang sudah selesai studi/wisuda. Pasalnya sebelum mengambil ijasah mereka terlebih dahulu membayar Surat Keterangan Pendamping Ijasa (SKPI), tiga sertifikat yakni, sertifikat komputer, statistik, dan juga bahasa inggris tanpa kursus, kalau tidak bisa maka mereka tidak bisa mengambil ijasah yang sudah menjadi hak mereka paska dari Wisuda,” ujarnya.
Menurutnya, kondisi ini diperparah lagi dengan status akreditasi kampus yang masih kadaluarsa sejak 19 Juli 2019 sampai pada awal tahun 2021. Masalahnya akreditasi ini merupakan masalah pokok yang mengancam keberlangsungan akademik, dan juga merugikan seluruh mahasiswa STKIP.
“Ketua STKIP, ketua LPK, dan Sekretaris harus bertanggung jawab semua masalah ini, karena aksi yang dilakukan oleh AMSM ini mempertanyakan soal akreditasi kampus dan LPK yang sampai sekarang tidak ada kejelasan sama sekali kepada mahasiswa” tegasnya.
Firman bilang, ini adalah aksi yang ke tiga kalinya dengan isu yang sama, tapi sampai sekarang tidak ada respon dari pihak kampus. Dalam waktu dekat ini AMSM akan memboikot seluruh aktivitas kampus.
Sementara, Ketua Yayasan STKIP Kieraha Ternate, Dr. Sidik Dero Siokona saat dikonfirmasi media ini lewat pesan Via Whatsapp mengatakan bahwa soal akreditasi kampus nanti ditanyakan saja di dua prodi yang bermasalah, yakni ketua prodi pendidikan ekonomi, dan ketua prodi pendidikan sejarah.
“Soal akreditasi kampus nanti tanya saja di dua Prodi yang bermasalah, yaitu ketua Prodi Pendidikan Ekonomi dan ketua Prodi Pendidikan Sejarah” tutup Ketua Yayasan STKIP. (Toks).
